Menurut Yani, lapak-lapak tersebut bukan sekadar tempat berjualan, melainkan ruang ekonomi bagi masyarakat kecil untuk mempertahankan kehidupan di tengah sulitnya mencari pekerjaan.
Ada pedagang yang mengandalkan hasil jualan untuk membiayai pendidikan anak, membayar kontrakan rumah, memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan membayar biaya tempat tinggal di kos-kosan.
Karena itu, ia meminta agar setiap kebijakan terkait penertiban maupun pembongkaran dilakukan melalui dialog dan mempertimbangkan solusi yang tidak mematikan mata pencaharian masyarakat.
Yani juga menyinggung perhatian pemerintah terhadap ketertiban dan keamanan di kawasan Pantai Pede, termasuk penataan lapak pedagang agar aktivitas di kawasan tersebut tetap berjalan kondusif.
Namun, berdasarkan pengamatannya, para pedagang selama ini tetap berupaya menjaga situasi, kebersihan lapak, serta lingkungan pantai di sekitar tempat mereka berjualan.
“Kami melihat para pedagang tetap berusaha menjaga kebersihan di sekitar lapak masing-masing. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kawasan pantai agar tetap nyaman. Kalau memang ada aturan yang harus dipatuhi, silakan disampaikan dan dibicarakan baik-baik. Jangan langsung mengambil langkah pembongkaran tanpa memikirkan dampaknya terhadap kehidupan mereka,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah dapat mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan ruang dialog kepada para pedagang, sehingga persoalan penataan kawasan tidak berujung pada hilangnya mata pencaharian masyarakat.
Yani juga mengingatkan bahwa Pantai Pede selama ini tidak hanya menjadi kawasan aset pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan masyarakat lokal dan wisatawan sebagai ruang terbuka publik serta lokasi rekreasi yang dapat diakses secara gratis.
Menurutnya, keberadaan pelaku UMKM turut menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.
“Jangan sampai Pantai Pede hanya dipandang sebagai kawasan aset dan investasi, sementara masyarakat kecil yang selama ini mencari makan di sana justru kehilangan tempat untuk bertahan hidup,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Yani berharap informasi mengenai rencana pembongkaran lapak tersebut dapat disikapi secara bijaksana oleh pemerintah provinsi. Ia meminta agar tidak ada tindakan yang merugikan pedagang sebelum ada dialog dan kepastian mengenai solusi bagi keberlangsungan usaha mereka.
“Kami berharap jangan ada pembongkaran yang membuat masyarakat kecil kehilangan harapan. Ingat, di balik setiap lapak ada orang tua yang berjuang untuk anak-anaknya. Jangan biarkan mereka kehilangan penghasilan tanpa ada solusi. Pemerintah harus hadir untuk melindungi dan mencari jalan keluar, bukan sekadar melakukan penertiban,” tutup Ahmad Yani. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.









