LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET – Dugaan intervensi pihak luar dalam pengelolaan dana revitalisasi sekolah di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) mulai mendapat sorotan serius dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Mabar dari Fraksi NasDem, Sipri Anjelo, secara tegas meminta para kepala sekolah, khususnya di Kecamatan Lembor Selatan, tidak tunduk terhadap tekanan pihak-pihak yang diduga menggunakan nama Bupati untuk mengambil alih pengelolaan dana revitalisasi.
Pernyataannya keras. Sipri bahkan meminta kepala sekolah tidak memberikan ruang sedikit pun kepada oknum yang diduga menjual nama kepala daerah demi menguasai proyek dan anggaran pendidikan.
“Kepala sekolah harus menjaga wibawa. Usir mereka yang menjual nama Bupati untuk begal kelola dana revitalisasi,” tegas Sipri Anjelo di Labuan Bajo, Selasa (10/11/2026).
Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Sipri mengaku telah menerima sejumlah laporan dari masyarakat, kepala sekolah, hingga guru-guru mengenai dugaan keterlibatan pihak luar dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah di wilayah Lembor Selatan.
Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Sebab, dana revitalisasi merupakan anggaran negara yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, bukan menjadi ladang keuntungan bagi pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan.
“Saya banyak mendapat laporan dari kepala sekolah dan guru-guru. Ini bukan isu kecil karena menyangkut dana pendidikan dan masa depan anak-anak,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, sedikitnya lima lembaga pendidikan di Kecamatan Lembor Selatan disebut-sebut menjadi sorotan terkait dugaan penggunaan pihak ketiga dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Kelima lembaga tersebut yakni:
1. SDI Wae Laing.
2. SMP Amba.
3. SDI Amba.
4. SDI Wae Togo.
5. SDI Wae Mege.
Informasi tersebut perlu ditelusuri secara objektif untuk memastikan apakah pelibatan pihak ketiga dilakukan sesuai ketentuan atau justru terdapat praktik pengambilalihan kewenangan yang berpotensi merugikan negara.
Sipri menegaskan, kepala sekolah merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan program di satuan pendidikan. Karena itu, mereka tidak boleh membiarkan pihak luar masuk dan mengambil alih kewenangan tanpa dasar hukum yang jelas.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
