Yohanes menjelaskan, “Kami cek legalitas pembangunan, termasuk hotel, restoran, dan resort. Jika ada pelebaran atau pembangunan baru, mereka wajib mengurus izin dan mengambil titik koordinat ulang.”
Ia menambahkan bahwa pelanggaran sering ditemukan, seperti penebangan mangrove untuk pembangunan.
“Kami menjelaskan kepada pelaku usaha mengenai pentingnya mangrove untuk lingkungan. Pemanfaatannya tetap harus disertai izin lokasi yang sesuai peruntukan,” tegas Yohanes.
Dalam melaksanakan tugasnya, PSDKP menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan sarana dan prasarana.
“Kami sudah mengusulkan agar diberikan dukungan armada yang memadai untuk pengawasan. Ini penting untuk memperkuat operasi di lapangan, terutama mengingat potensi besar Labuan Bajo yang kini dilirik dunia,” katanya.
Sebagai destinasi wisata super-prioritas, Labuan Bajo menjadi sorotan dunia.
“Labuan Bajo ini tidak mudah dikelola. Semua aktivitas harus berjalan sesuai aturan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan daya tariknya di mata internasional,” ujar Yohanes.
PSDKP berharap semua pihak, termasuk pelaku usaha dan masyarakat, dapat mendukung pengawasan ini dengan mematuhi aturan yang berlaku.
“Kami ingin memastikan bahwa Labuan Bajo tetap menjadi destinasi unggulan, dengan sumber daya laut dan pesisir yang terjaga baik untuk generasi mendatang,” pungkasnya. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
