Ia juga mengingatkan agar nama Bupati tidak dijadikan tameng untuk menekan kepala sekolah maupun memuluskan kepentingan kelompok tertentu.
“Jangan biarkan sekolah dijadikan alat cari untung. Dana revitalisasi itu untuk memperbaiki fasilitas belajar anak, bukan untuk diperjualbelikan,” katanya.
Lebih jauh, Sipri mendesak Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat dan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat segera menelusuri informasi tersebut secara profesional dan transparan.
Penelusuran, menurutnya, harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak cukup hanya memeriksa hasil pekerjaan fisik di lapangan, tetapi juga harus membongkar proses perencanaan, mekanisme pelaksanaan, dokumen pengadaan, nota pembelanjaan, aliran dana, hingga laporan pertanggungjawaban.
Jika ditemukan adanya penyimpangan, intervensi ilegal, atau praktik yang mengarah pada tindak pidana korupsi, pihak-pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
“Kalau memang ada pihak luar yang bermain, harus ditindak. Kepala sekolah jangan takut, tetapi juga jangan ikut-ikutan. Jaga integritas,” tegasnya.
Sorotan ini sekaligus menjadi peringatan bahwa program revitalisasi sekolah tidak boleh berubah menjadi ruang perebutan kepentingan. Anggaran pendidikan yang bersumber dari uang negara harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Publik kini menunggu keberanian aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan siapa yang bekerja sesuai aturan dan siapa yang diduga mencoba mengambil keuntungan dari program pendidikan tersebut.
Sebab, jika benar terdapat pihak yang menggunakan nama kepala daerah untuk mengintervensi pengelolaan dana revitalisasi, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran etika. Dugaan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan yang objektif berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi NTTNEWS.NET belum memperoleh tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebut maupun pihak terkait lainnya. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi guna menjamin keberimbangan pemberitaan. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
