Ia meminta Kejari Manggarai Barat segera menelusuri persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk memeriksa kesesuaian antara dokumen perencanaan, proses pengadaan, pelaksanaan fisik, dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
“Kejaksaan harus cermat membedah persoalan ini. Periksa nota belanja, bukti transaksi, aliran uang, pengadaan material, hingga pertanggungjawaban setiap pihak. Jangan sampai ada pihak yang berlindung di balik dokumen formal, sementara pelaksanaan di lapangan justru dikendalikan oleh orang lain,” ujar Lorens.
Lorens menyebut sejumlah lembaga pendidikan yang menurut penelusurannya diduga mengalami pengalihan pelaksanaan proyek kepada pihak ketiga.
Sekolah-sekolah tersebut antara lain:
1. SDK Dunta.
2. SDI Labe.
3. SDI Labe Racang Dali.
4. SMP 2 Welak.
5. SMPN 2 Ndoso.
6. SMP Satep Manges.
7. SDI Bangka Lewat.
8. SDI Tobo.
9. SDN Golo Ru’u.
Nama-nama sekolah tersebut perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Namun, setiap dugaan harus diuji melalui pemeriksaan dokumen, klarifikasi kepala sekolah, keterangan P2S, serta verifikasi langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Lorens mendesak Kejari Manggarai Barat memanggil dan meminta keterangan seluruh kepala sekolah penerima dana revitalisasi di Kecamatan Welak beserta anggota panitia pembangunan sekolah.
Ia juga meminta aparat menelusuri dugaan keterlibatan oknum DPRD, kader partai politik, kepala desa, dan pihak swasta yang disebut dalam persoalan tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh tanpa membedakan jabatan, kedudukan, maupun latar belakang politik pihak-pihak yang disebut.
Bagi Lorens, pengusutan dugaan penyimpangan revitalisasi sekolah tidak boleh hanya menyasar pelaksana teknis di tingkat sekolah apabila terdapat indikasi keterlibatan pihak lain.
Aparat harus mampu mengungkap rantai pengambilan keputusan, hubungan antara pihak sekolah dengan penyedia material, pihak yang mengendalikan pekerjaan, hingga siapa yang menerima pembayaran dari anggaran negara.
“Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Jangan hanya kepala sekolah yang diperiksa jika ada pihak lain yang diduga ikut mengendalikan proyek. Semua harus dibuka secara terang-benderang. Uang negara harus diselamatkan dan kepercayaan publik harus dipulihkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, apabila hasil penyelidikan membuktikan adanya pengalihan proyek yang melanggar ketentuan, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi pertanggungjawaban, atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara maupun memperkaya pihak tertentu, maka proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk aturan pemberantasan tindak pidana korupsi apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Program revitalisasi sekolah menggunakan anggaran negara yang semestinya menghasilkan bangunan pendidikan berkualitas, bukan menjadi ruang transaksi kepentingan kelompok tertentu.
Kini, publik menunggu keberanian dan keseriusan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat untuk mengurai dugaan tersebut. Siapa yang mengendalikan proyek? Siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran? Dan siapa yang sesungguhnya menikmati keuntungan jika praktik pengalihan itu benar terjadi?
Hingga berita ini diterbitkan, NTTNEWS.NET belum memperoleh tanggapan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini, termasuk Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut demi menjaga keberimbangan informasi. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
