Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Tri Rahman Tanggapi Kisruh Politik Ende: “Tim Sukses Deo Do Harus Tahu Diri”

  • Bagikan
IMG 20250410 040222
Mantan Ketua Cabang PMII Kota Bogor periode 2024–2025, Tri Rahman Yusuf. (foto : NTTNews.net/ Rian Laka).

ENDE, NTTNEWS.NET – Menanggapi kisruh politik yang tengah memanas di Kabupaten Ende, mantan Ketua Cabang PMII Kota Bogor periode 2024–2025, Tri Rahman Yusuf, memberikan pernyataan tegas mengenai peran dan posisi tim sukses dalam dinamika pemerintahan daerah. Rabu, 9 April 2025.

Menurut Tri, situasi politik Ende belakangan ini menunjukkan indikasi yang tidak sehat, terutama dengan adanya dugaan intervensi tim sukses dalam pengambilan kebijakan oleh kepala daerah.

Ia menilai, sejak Bupati Tote Badeoda dan Wakil Bupati Dominikus M. Mere memimpin Kabupaten Ende, seharusnya tim sukses dapat memahami batas kewenangan dan menempatkan diri secara bijak.

Baca Juga :  Pesan Keras Bupati Edi kepada 39 Kepala Sekolah Baru: Jaga Amanah atau Tinggalkan Jabatan

“Tim sukses harus tahu diri. Tugas mereka selesai ketika pasangan calon yang mereka dukung telah menang dan dilantik. Setelah itu, semua kebijakan harus didasarkan pada visi-misi yang tertuang dalam RPJMD, bukan atas dasar kepentingan kelompok pendukung,” tegas Tri Rahman saat dihubungi oleh NTTNews.net, Rabu (9/4).

Tri menjelaskan bahwa secara normatif, tim sukses kepala daerah dalam hal ini kelompok yang berada di sekitar Deo Do-tidak memiliki kewenangan formal dalam pengambilan keputusan publik.

Baca Juga :  LPPDM Bongkar Dugaan Konflik Kepentingan di BTNK, Dua Koperasi Diseret ke Ranah Hukum

“Kepala daerah dipilih untuk menjalankan amanat rakyat melalui RPJMD dan regulasi yang berlaku. Intervensi dari pihak luar, termasuk tim sukses, sangat berbahaya karena bisa menggeser orientasi pembangunan dari rakyat ke kepentingan pribadi atau kelompok,” ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya potensi “balas jasa politik” yang kerap terjadi usai pilkada. Fenomena ini, menurutnya, membuka celah bagi masuknya kelompok-kelompok tertentu ke dalam lingkaran kekuasaan demi kepentingan ekonomi dan politik.

  • Bagikan