“Jika orang-orang yang merasa berjasa dalam kemenangan kepala daerah kemudian mendikte kebijakan, ini jelas menyimpang dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Yang lebih parah, hal ini bisa membuka jalan bagi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme),” lanjut Tri.
Tri Rahman menilai bahwa penguasaan akses terhadap proyek pemerintah oleh pihak-pihak tertentu yang dekat secara politik bisa menjadi awal dari rusaknya tatanan demokrasi lokal.
Ia bahkan menyebut kondisi ini sebagai bentuk konsolidasi politik yang bersifat vulgar dan manipulatif.
“Konsolidasi yang terlalu vulgar bisa jadi bentuk tekanan terhadap kepala daerah dan DPRD agar mengikuti skenario kelompok tertentu. Ini menciptakan konflik antar lembaga dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah,” katanya.
Ia menegaskan, jika situasi ini terus dibiarkan, maka Kabupaten Ende berisiko mengalami stagnasi pembangunan akibat keputusan-keputusan yang tidak berdasarkan pada kebutuhan rakyat secara menyeluruh.
“Fenomena dan dinamika hari ini di Ende dapat disimpulkan adalah terlalu besarnya pengaruh tim sukses yang merasa berjasa terhadap setiap langkah yang akan diambil oleh kepala daerah. Ini merusak fondasi demokrasi lokal dan mencederai prinsip pemerintahan yang inklusif,” pungkas Tri Rahman menutup pernyataannya. ** (Rian Laka).
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
