LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET – Marten Mitar, Ketua DPRD Manggarai Barat, mendorong Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, khususnya Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan, untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait pungutan liar di seluruh spot wisata.
Dalam pernyataannya, Marten menekankan perlunya tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang masih melakukan pungutan liar.
“Saya mendorong agar pemerintah terus memantau dan menindak tegas setiap pelanggaran terkait pungutan liar. Kita tidak bisa membiarkan praktek-praktek ini merusak citra pariwisata Manggarai Barat,” Ujar Marten, Jumat (9/8/2024).
Lebih lanjut, Marten meminta agar pemerintah memiliki data akurat mengenai jumlah kapal phinisi yang berada di Labuan Bajo—baik yang menetap maupun yang hanya singgah.
“Kami perlu mengetahui dengan jelas berapa banyak kapal yang menginap dan berapa yang hanya berlayar singgah. Selain itu, retribusi yang dikenakan harus transparan dan jelas perhitungannya,” Ungkap Marten.
Ketua DPRD Manggarai Barat juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kapal phinisi yang beroperasi.
Ia meminta KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) untuk bersikap tegas dan terbuka mengenai informasi clearance kapal sebelum wisatawan menaiki kapal.
“Kondisi kapal harus selalu diperiksa untuk memastikan kelayakannya. Jangan tunggu sampai terjadi kecelakaan baru kemudian melakukan pengecekan,” ujar Marten.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
