LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET – Lima orang anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) lintas fraksi dan lintas komisi melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring fungsi pengawasan di Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (24/9/2025).
Fokus utama pengawasan kali ini adalah kondisi infrastruktur jalan provinsi yang mengalami kerusakan parah di jalur Nggorang–Terang–Noa–Hita–Reo (Kabupaten Manggarai Timur) dan jalur Nggorang–Terang–Noa–Golo Welu menuju Kabupaten Manggarai.
Kelima legislator yang hadir adalah:
Astria Blandina Gaidaka dari Fraksi Partai Demokrat, Komisi III (Bidang Perekonomian), Siena Katrina dari Fraksi Amanat Sejahtera, Komisi V (Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Bencana Alam), Rusding dari Fraksi PKS, Komisi II (Bidang Pariwisata, Perikanan, Kelautan, Pertanian), Yohanes Rumat dari Fraksi PKB, Komisi III (Bidang Perekonomian), Vinsen Pata dari Fraksi PDI-P, Komisi III (Bidang Perekonomian).
Dalam kunjungan tersebut, para legislator menemukan sedikitnya empat titik kerusakan serius, mulai dari jalan berlubang, longsor, hingga jembatan yang belum pernah dibangun.
Anggota DPRD NTT dari PKS, Rusding, mengatakan bahwa kondisi di lapangan sangat memprihatinkan dan berpotensi memutus akses antar kecamatan jika tidak segera ditangani.
“Hari ini kami melakukan pengawasan lintas komisi. Ada tiga sampai empat titik jalan yang kondisinya parah, khususnya di wilayah Desa Nggorang Satu dan Boleng Darat yang sudah longsor. Kalau sampai akhir tahun tidak diperbaiki, jalur ini bisa putus. Padahal jalur ini menghubungkan 5 sampai 6 kecamatan, bahkan lintas kabupaten,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi sebenarnya sudah menganggarkan Rp1,6 miliar dalam APBD Perubahan, namun jumlah tersebut dinilai sangat minim.
“Kami melihat langsung di lapangan, anggaran Rp1,6 miliar jelas tidak cukup. Harus ada tambahan, bahkan bila perlu diambil dari dana darurat atau bencana. Kalau hanya mengandalkan anggaran yang ada, jelas tidak akan mampu menutupi kebutuhan perbaikan,” tegas Rusding.
Hal senada disampaikan oleh Yohanes Rumat dari PKB. Menurutnya, jalur lintas utara NTT adalah urat nadi distribusi barang dan bahan pokok.
“Kalau kita lihat kerusakan di lapangan, kondisinya jauh lebih besar daripada kesiapan dana. Tidak ada cara lain, harus diselesaikan segera. Jalur utara ini penting karena menjadi jalur distribusi minyak, bahan pokok, hingga kebutuhan masyarakat lintas kabupaten. Kalau dibiarkan, dampaknya sangat luas,” jelas Yohanes.
Ia menekankan, karena kerusakan ini bersifat bencana, pemerintah provinsi tidak boleh hanya mengandalkan anggaran perubahan.
“Selain Rp1,6 miliar, harus ada pos anggaran tambahan dari sumber lain. Kalau tidak, jalur strategis ini akan lumpuh,” tambahnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
