LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 29 September 2026, Polres Manggarai Barat menggelar apel pergeseran pasukan pengamanan Pilkades tahun 2026.
Apel tersebut dipimpin langsung Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, S.I.K., pada Minggu sore (27/9/2026) sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di Lapangan Apel Mapolres Manggarai Barat.
Pergeseran pasukan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan personel menghadapi tahapan paling krusial Pilkades, terutama menjelang distribusi logistik, pemungutan suara, hingga proses penghitungan suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
Pilkades serentak tahun 2026 di Manggarai Barat akan melibatkan 64 desa yang tersebar di 12 kecamatan. Sebanyak 181 calon kepala desa akan berkompetisi untuk memperebutkan posisi kepala desa di wilayah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa terdapat sejumlah desa yang masuk dalam pemetaan wilayah rawan sehingga membutuhkan langkah antisipasi dan pengamanan lebih serius.
Dalam pengamanan tersebut, Polres Manggarai Barat menyiapkan personel yang terdiri dari 87 personel, 12 Pamatwil (Perwira Pengamat Wilayah), 50 personel Brimob, 70 personel TNI, serta 276 anggota Linmas.
Pasukan tersebut akan disebar untuk mendukung pengamanan di 138 TPS yang tersebar di 64 desa penyelenggara Pilkades.
Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang dalam arahannya menegaskan bahwa seluruh personel harus memahami bahwa Pilkades bukan sekadar agenda politik di tingkat desa, tetapi merupakan bagian penting dari proses demokrasi yang menentukan kepemimpinan dan arah pembangunan desa.
“Pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Manggarai Barat merupakan pesta demokrasi di tingkat desa yang menentukan arah pembangunan serta kepemimpinan di wilayah basis terdepan pelaksanaan pembangunan,” tegas AKBP Christian Kadang.
Menurutnya, keterlibatan 64 desa dan 181 calon kepala desa membuat dinamika politik lokal cukup tinggi. Fanatisme pendukung, karakteristik geografis wilayah, serta potensi gesekan antarpendukung menjadi sejumlah faktor yang harus menjadi perhatian aparat keamanan.
“Pelaksanaan Pilkades yang melibatkan 64 desa dan 181 calon kepala desa ini memicu dinamika politik lokal yang cukup tinggi. Fanatisme pendukung serta kerawanan geografis di beberapa lokasi memerlukan perhatian ekstra dan kesiapsiagaan penuh dari seluruh personel pengamanan,” ujarnya.
Karena itu, apel pergeseran pasukan tersebut tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi sekaligus menjadi sarana pengecekan terakhir terhadap kesiapan personel, sarana dan prasarana, pola pengamanan serta pembagian tugas sebelum seluruh personel diterjunkan ke lokasi masing-masing.
“Apel pergeseran pasukan ini kita laksanakan untuk mengecek kesiapan akhir personel, sarana dan prasarana pengamanan sebelum rekan-rekan diterjunkan langsung menuju lokasi tugas di TPS maupun di Polsek jajaran,” kata Kapolres.
Memasuki tahapan pemungutan dan penghitungan suara, AKBP Christian Kadang memberikan sejumlah penekanan kepada seluruh personel yang terlibat dalam pengamanan Pilkades.
Penekanan pertama adalah soal netralitas. Kapolres meminta seluruh personel tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon kepala desa mana pun.
“Jaga netralitas. Jangan ada anggota yang berpihak kepada salah satu calon kepala desa. Tugas kita semata-mata adalah memastikan seluruh tahapan berlangsung aman, tertib, lancar dan demokratis,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa anggota Polri, TNI maupun unsur pengamanan lainnya harus mampu menempatkan diri secara profesional. Hubungan keluarga, pertemanan maupun kedekatan sosial dengan calon atau pendukung calon tidak boleh memengaruhi pelaksanaan tugas.
“Kita Merah Putih. Walaupun saudara, rekan-rekan, bapak, ibu, nenek atau siapa pun ikut dalam kontestasi, saya minta tolong kita semua tetap netral,” tegas Christian.
Selain netralitas, Kapolres meminta personel memahami karakteristik wilayah penugasan masing-masing.
Menurutnya, anggota harus mengenali medan, kondisi geografis, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda serta unsur masyarakat lainnya yang dapat membantu menjaga situasi tetap kondusif.
“Kenali medan dan tokoh masyarakat. Segera lakukan koordinasi dengan panitia pemilihan kepala desa, KPPS, rekan-rekan TNI, Satpol PP, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan unsur masyarakat lainnya,” katanya.
Kapolres juga meminta Pamatwil tidak hanya hadir secara formal, tetapi benar-benar memahami kondisi lapangan dan menjadi penghubung informasi apabila terjadi persoalan di wilayah masing-masing.
“Pamatwil saya minta kenali TPS-nya, kecamatannya, kelurahannya, tokoh masyarakat dan sebagainya. Kita sama-sama berada di wilayah masing-masing supaya informasi bisa cepat,” ujarnya.
Christian Kadang juga menginstruksikan seluruh personel untuk meningkatkan deteksi dini terhadap potensi konflik, provokasi maupun gangguan keamanan.
Ia mengingatkan personel agar tidak menganggap remeh setiap perkembangan situasi di lapangan.
“Jangan pernah meremehkan situasi. Jangan menganggap remeh. Tingkatkan kewaspadaan, lakukan deteksi dini terhadap setiap potensi konflik atau provokasi di masyarakat dan laporkan setiap perkembangan situasi secara berjenjang kepada Pamatwil ataupun Kapolsek setempat,” tegasnya.
Menurut dia, setiap informasi sekecil apa pun yang berpotensi mengganggu tahapan Pilkades harus segera dikomunikasikan sehingga dapat ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Ia juga meminta personel mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menghadapi masyarakat.
“Utamakan pendekatan persuasif. Kedepankan sikap humanis, dialogis dan profesionalisme. Namun apabila terjadi tindakan anarkis yang mengganggu jalannya pemungutan suara atau mengancam keselamatan jiwa, lakukan tindakan tegas dan terukur sesuai standar operasional,” jelasnya.
Salah satu penekanan penting dalam apel tersebut adalah pengamanan logistik Pilkades, khususnya kotak dan surat suara.
Kapolres menegaskan bahwa pengawalan logistik merupakan tugas yang tidak boleh dianggap ringan. Setiap personel yang ditugaskan harus memastikan logistik pemilihan sampai ke TPS dengan aman, tepat waktu dan dalam kondisi sebagaimana mestinya.
“Pengawalan surat suara mutlak atau wajib. Betul-betul kita jaga. Barang itu harus kita pastikan sampai ke TPS,” tegasnya.
Ia juga meminta personel memperhatikan kondisi wilayah Manggarai Barat yang sebelumnya terdampak gempa bumi, sehingga potensi gangguan akibat kondisi geografis maupun situasi lapangan harus diantisipasi.
“Tempat kita kemarin terdampak gempa bumi. Jangan sampai ada yang memanfaatkan situasi. Rekan-rekan yang mengawal kotak suara sampai ke TPS, tolong jangan terlambat,” katanya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
