LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET – Program Revitalisasi Sekolah di Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur, yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan mutu pendidikan, kini disorot tajam. Aktivis antikorupsi Lorens Logam mengungkap dugaan praktik penyimpangan dalam pelaksanaan proyek swakelola di sejumlah sekolah. Proyek yang semestinya dikelola secara mandiri oleh pihak sekolah itu diduga justru dialihkan kepada pihak ketiga.
Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Lorens menduga terdapat keterlibatan sejumlah pihak eksternal dalam pelaksanaan proyek, mulai dari oknum anggota DPRD, kader partai politik, kepala desa, hingga pihak swasta yang disebut-sebut memiliki pengaruh terhadap pengerjaan proyek revitalisasi sekolah.
Jika dugaan ini benar, persoalannya bukan lagi sekadar ketidakpatuhan terhadap mekanisme administrasi. Ada pertanyaan serius mengenai siapa yang sesungguhnya mengendalikan proyek, siapa yang menikmati keuntungan, dan ke mana aliran uang negara dalam program yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan tersebut.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini menyangkut hak anak-anak daerah untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Program yang seharusnya dikelola secara transparan dan swakelola justru diduga menjadi ladang kepentingan pihak-pihak tertentu. Peringatan aparat penegak hukum seolah dianggap angin lalu oleh sejumlah kepala sekolah,” tegas Lorens Logam, Selasa (10/11/2026).
Berdasarkan hasil penelusuran lapangan yang disampaikan Lorens, terdapat sejumlah indikasi yang menurutnya patut diperiksa secara serius oleh aparat penegak hukum.
Salah satu temuan yang disorot adalah dugaan pengiriman material bangunan berupa pasir, semen, batu, dan bata merah ke sejumlah lokasi sekolah, meskipun dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau nota kesepahaman (MoU) resmi disebut belum ditandatangani.
Bagi Lorens, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai proses pengadaan material, pihak yang mengambil keputusan, serta dasar hukum dimulainya pekerjaan.
Ia menduga mekanisme swakelola hanya menjadi formalitas administratif, sementara pelaksanaan fisik pekerjaan justru berpotensi dikendalikan oleh kontraktor atau pihak luar.
Jika benar terjadi pengambilalihan pekerjaan oleh pihak ketiga, maka mekanisme pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran, hingga kualitas pekerjaan harus diperiksa secara menyeluruh.
Lebih jauh, Lorens menyoroti dugaan keterlibatan sejumlah pihak yang dinilai perlu segera diklarifikasi.
Nama oknum anggota DPRD, kader partai politik, kepala desa, hingga sosok Dion Sokong disebut dalam keterangannya terkait dugaan penguasaan proyek revitalisasi sekolah di wilayah Kecamatan Welak.
Lorens juga menyinggung dugaan pencatutan nama sejumlah warga dalam struktur Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) tanpa sepengetahuan maupun persetujuan mereka.
Jika dugaan pencatutan tersebut benar, persoalan ini dapat membuka indikasi manipulasi administrasi yang berpotensi digunakan untuk melegitimasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban proyek.
Karena itu, menurut Lorens, aparat penegak hukum tidak boleh hanya memeriksa dokumen di atas meja. Keterangan para anggota P2S, kepala sekolah, penyedia material, serta pihak yang terlibat langsung dalam pekerjaan harus dikonfirmasi untuk mengungkap siapa yang sebenarnya menjalankan proyek.
Lorens turut mempertanyakan kepatuhan sejumlah pihak terhadap arahan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Yohanes Kardinto, mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana revitalisasi sekolah.
Menurutnya, peringatan mengenai tata kelola anggaran negara tidak boleh berhenti sebagai imbauan seremonial. Harus ada pengawasan nyata, terutama ketika muncul laporan mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
