LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET – Informasi mengenai rencana pembongkaran lapak pedagang kecil di kawasan Pantai Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), menuai kritik dari kalangan pemuda Manggarai Barat.
Ahmad Yani, salah seorang pemuda Manggarai Barat, menyampaikan kekecewaan dan keprihatinannya terhadap kabar yang menyebutkan lapak-lapak milik pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan tersebut akan dibongkar.
Menurut Yani, persoalan ini bukan semata-mata tentang bangunan lapak atau penataan kawasan, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat kecil yang selama ini menggantungkan penghasilan keluarga dari aktivitas berjualan di Pantai Pede.
“Terus terang, saya sangat kecewa dan prihatin mendengar informasi rencana pembongkaran lapak para pelaku UMKM di Pantai Pede. Pemerintah harus melihat persoalan ini dari sisi kemanusiaan. Di balik setiap lapak kecil itu, ada keluarga yang harus diberi makan, ada anak-anak yang harus disekolahkan, ada biaya kontrakan dan kos-kosan yang harus dibayar,” tegas Yani.
Ia mengakui bahwa kawasan Pantai Pede merupakan aset milik Pemerintah Provinsi NTT seluas kurang lebih 3,1 hektare. Status hukum lahan, termasuk area Hak Pakai (HP) Nomor 10 dan 11 di Desa Gorontalo, juga menjadi bagian dari persoalan pengelolaan aset pemerintah yang selama ini terus menjadi perhatian publik.
Namun, menurutnya, persoalan administrasi dan penataan aset pemerintah tidak boleh mengabaikan nasib masyarakat kecil yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup.
“Semua orang tahu bahwa Pantai Pede merupakan aset Pemerintah Provinsi NTT. Kami tidak sedang memperdebatkan kepemilikan aset tersebut. Tetapi, kami ingin pemerintah juga melihat nasib masyarakat kecil. Jangan sampai persoalan penataan aset justru membuat mereka kehilangan satu-satunya sumber penghasilan untuk menghidupi keluarga,” ujarnya.
Yani secara khusus meminta Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, bersama Wakil Gubernur NTT, Irjen Pol. (Purn.) Dr. Drs. Johni Asadoma, M.Hum., agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Ia berharap pemerintah provinsi tidak hanya melihat Pantai Pede dari sisi aset, investasi, dan penataan kawasan, tetapi juga mempertimbangkan kehidupan masyarakat yang selama ini mencari nafkah di lokasi tersebut.
“Kami meminta Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur melihat persoalan ini dengan hati nurani. Jangan hanya berbicara tentang aset dan penataan kawasan, tetapi pikirkan juga masyarakat kecil yang setiap hari berjuang mencari nafkah. Kalau lapak mereka dibongkar, ke mana mereka harus pergi? Bagaimana nasib anak-anak mereka yang selama ini biaya sekolahnya bergantung pada hasil jualan orang tuanya?” kata Yani.
Sebelumnya, pada Oktober 2026, DPRD Provinsi NTT kembali mendorong Pemerintah Provinsi NTT untuk menyelesaikan persoalan status hukum dan pemanfaatan aset Pantai Pede. Perhatian juga tertuju pada keberadaan sejumlah bangunan di kawasan tersebut, termasuk Hotel Plago.
Namun, Yani menegaskan bahwa persoalan yang ingin disuarakannya saat ini lebih berfokus pada nasib para pedagang kecil yang terancam kehilangan tempat mencari nafkah.
“Kami tidak sedang masuk ke dalam polemik investasi ataupun persoalan bangunan yang ada di kawasan Pantai Pede. Yang kami pikirkan sekarang adalah nasib para pedagang kecil. Mereka punya anak dan keluarga yang harus dihidupi. Jangan sampai mereka menjadi korban dari persoalan yang tidak pernah mereka selesaikan,” ungkapnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.









