Rumah yang selama ini menjadi tempat berlindung dan berkumpul bersama keluarga, kini berubah menjadi bangunan retak, rusak, bahkan sebagian tidak lagi layak ditempati. Banyak warga terpaksa meninggalkan rumah dan bertahan di lokasi pengungsian dengan kondisi serba terbatas.

Di tengah kesedihan tersebut, kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Kabupaten Nagekeo, Rabu (26/8/2026), membawa secercah harapan bagi masyarakat yang terdampak.

Presiden meninjau langsung Posko Terpadu Penanganan Gempa di Lapangan Berdikari Danga, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo. Dalam kunjungan itu, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan warga menghadapi sendiri dampak bencana yang telah merusak rumah, mengganggu aktivitas, dan memaksa banyak keluarga meninggalkan tempat tinggal mereka.

Di hadapan warga terdampak dan para pengungsi, Prabowo memastikan pemerintah akan segera melakukan pendataan terhadap rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa.

“Negara hadir di sini. Kita pastikan semua kebutuhan dasar saudara-saudara kita terpenuhi. Untuk rumah yang rusak akan segera kita data dan bantu perbaikannya,” tegas Presiden.

Pernyataan tersebut menjadi angin segar bagi warga yang selama berhari-hari harus hidup di tengah keterbatasan. Bagi mereka, rumah bukan sekadar bangunan, tetapi tempat menyimpan kenangan, harta benda, dokumen penting, serta kehidupan keluarga yang selama ini dibangun bertahun-tahun.

Kini, sebagian rumah itu hanya menyisakan dinding retak dan puing-puing. Sebagian lainnya masih berdiri, namun penuh keretakan sehingga warga takut kembali untuk tidur di dalamnya.

Kedatangan Presiden menjadi momen penting bagi warga Nagekeo yang masih berada di pengungsian. Mereka berharap janji pemerintah tersebut benar-benar segera diwujudkan sehingga dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Pendataan kerusakan menjadi langkah awal yang sangat penting. Pemerintah harus memastikan setiap rumah terdampak tercatat dengan baik, sehingga bantuan perbaikan dapat diberikan secara tepat sasaran dan tidak ada warga yang terlewat.

“Kami berharap rumah-rumah yang rusak segera didata. Kami ingin kembali ke rumah, tetapi kalau kondisinya belum aman, kami juga takut. Yang kami inginkan hanya tempat tinggal yang aman untuk keluarga kami,” demikian harapan warga terdampak yang menggambarkan keresahan masyarakat pascagempa.

Bagi warga yang kehilangan rasa aman di rumah sendiri, masa pengungsian bukanlah perkara mudah. Anak-anak harus tidur di tempat pengungsian, orang tua harus memikirkan makanan dan kesehatan keluarga, sementara sebagian warga masih dihantui ketakutan setiap kali terjadi getaran susulan.

Karena itu, bantuan perbaikan rumah menjadi salah satu kebutuhan mendesak yang sangat dinantikan.

Artikel Presiden Prabowo Janjikan Rumah Warga Nagekeo yang Rusak Gempa Segera Didata dan Dibantu pertama kali tampil pada NTT News.

Kedatangan Presiden Prabowo ke Pulau Flores menjadi perhatian masyarakat, terutama di tengah suasana duka dan pemulihan pascagempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah Flores pada Sabtu (15/8) lalu. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari agenda pemerintah untuk melihat secara langsung kondisi masyarakat terdampak bencana sekaligus memastikan penanganan dan bantuan kemanusiaan berjalan.

Presiden Prabowo tiba menggunakan pesawat Republik Indonesia. Setelah mendarat di Bandara Internasional Komodo, Presiden kemudian melanjutkan perjalanan melalui udara menggunakan sebuah helikopter berwarna putih.

Helikopter yang ditumpangi Presiden Prabowo dikawal oleh dua helikopter milik TNI Angkatan Udara (TNI-AU). Rombongan tersebut bergerak menuju Kabupaten Nagekeo untuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi pengungsian serta menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak gempa.

Kehadiran Presiden di tengah masyarakat terdampak bencana diharapkan memberikan penguatan moral bagi warga yang hingga kini masih menghadapi dampak gempa, termasuk kerusakan rumah, fasilitas umum, serta terganggunya aktivitas kehidupan sehari-hari.

Selain menuju Nagekeo, perjalanan Presiden melalui jalur udara juga menjadi bagian dari upaya untuk memantau kondisi sejumlah wilayah terdampak dari udara, termasuk Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur.

Dari udara, Presiden diharapkan dapat melihat secara langsung kondisi wilayah yang terdampak bencana, termasuk kawasan permukiman masyarakat yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa.

Kunjungan tersebut juga menjadi momentum penting untuk memastikan pemerintah hadir secara langsung di tengah masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit.

Presiden Prabowo dijadwalkan mengunjungi tempat pengungsian di Kabupaten Nagekeo. Di lokasi tersebut, Presiden akan melihat kondisi warga yang masih bertahan di pengungsian serta berinteraksi dengan masyarakat dan petugas yang berada di posko penanganan bencana.

Artikel Presiden Prabowo Tiba di Labuan Bajo, Terbang ke Nagekeo Pantau Dampak Gempa dan Salurkan Bantuan pertama kali tampil pada NTT News.

Gerak cepat tersebut dilakukan dengan menyesuaikan bantuan berdasarkan assessment kebutuhan di lapangan, sehingga dukungan yang diberikan tidak hanya cepat, tetapi juga tepat sasaran. Bantuan disalurkan secara bertahap dengan fokus pada empat kebutuhan utama, yaitu pangan dan air minum, kesehatan, logistik tanggap darurat, serta kebutuhan kelompok rentan.

Direktur SDM dan Digital InJourney, Herdy Harman, mengatakan bahwa kecepatan respons menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat terdampak dapat segera memperoleh dukungan, terutama pada masa tanggap darurat.

“Semangat memberikan manfaat tersebut juga kami bawa ketika saudara-saudara kita di NTT menghadapi musibah. Begitu kebutuhan di lapangan teridentifikasi, kami segera menggerakkan sumber daya InJourney Group untuk hadir dan memberikan dukungan. Bantuan disalurkan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, mulai dari kebutuhan pangan dan air minum, kesehatan, logistik darurat, hingga kebutuhan kelompok rentan,” ujar Herdy, Selasa (18/8/2026).

Berdasarkan hasil assessment lapangan, bantuan yang mulai dimobilisasi dan disalurkan antara lain 7.950 kilogram beras, 69.740 liter air minum, 378 dus mi instan, 96 dus susu UHT, dan bahan makanan pokok lainnya, serta berbagai kebutuhan pangan lainnya seperti gula, minyak goreng, sarden, biskuit, sereal, kopi, dan teh.

Dukungan bagi kelompok rentan mencakup 865 kemasan popok bayi, 80 bungkus makanan bayi, serta hygiene kit 1.300 perlengkapan mandi. Di sisi kesehatan, bantuan mencakup obat-obatan dan perlengkapan kesehatan dasar, antara lain paracetamol, obat gangguan pencernaan, vitamin, obat lambung, antiseptik, NaCl, balsem, minyak kayu putih, kassa, serta perlengkapan penyimpanan obat. Untuk mendukung kebutuhan tempat tinggal sementara, InJourney Group turut menyalurkan 10 terpal, 10 kasur, 50 bantal, dan 263 selimut.

Salah satu titik penyaluran bantuan berada di Dusun Leda Desa Pangga, Kolang untuk mendukung 23 keluarga yang rumahnya mengalami kerusakan parah dan saat ini mengungsi secara mandiri di tenda. Selain itu penyaluran juga dilakukan di Desa Golo Mori kepada 12 warga terdampak. Bantuan di lokasi tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok dan logistik dasar selama masa tanggap darurat.

Penyaluran bantuan juga dilaksanakan melalui InJourney Airports Kantor Cabang Bandara El Tari (KOE) bersama relawan dari Port Maumere, dengan dukungan distribusi gratis melalui jalur laut hasil kolaborasi dengan PELNI dari Pelabuhan Kupang menuju Pelabuhan Maumere. Selain melalui jalur laut, bantuan juga dikirimkan melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin (UPG), Makassar, untuk mempercepat mobilisasi logistik menuju wilayah terdampak di NTT.

Artikel Gerak Cepat di Tengah Bencana, InJourney Group Salurkan Bantuan untuk Masyarakat Terdampak di NTT pertama kali tampil pada NTT News.

Memasuki hari kedua, kegiatan difokuskan pada pendalaman dokumen, verifikasi implementasi, serta wawancara terhadap pejabat dan personel terkait untuk memastikan penerapan SMP Obvitnas di lingkungan PLN berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Kegiatan tersebut merupakan bagian penting dari rangkaian Wasdal I yang bertujuan mengukur sejauh mana sistem pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas) benar-benar diterapkan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Ketua Tim Wasdal I, Kombes Pol. Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H., memimpin langsung pelaksanaan kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB di Kantor Pusat PLN.

Pada hari kedua ini, Tim Audit Sispamobvitnas Korsabhara Baharkam Polri melakukan pendalaman terhadap Elemen II, Elemen III, dan Elemen IV SMP Obvitnas.

Ketiga elemen tersebut mencakup aspek penting dalam sistem pengamanan, yakni Perencanaan Pengamanan, Implementasi dan Operasional, serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja.

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap kelengkapan administrasi dan dokumen kebijakan. Tim auditor juga melakukan pemeriksaan silang antara dokumen dengan kondisi implementasi di lapangan.

Selain itu, wawancara dilakukan terhadap sejumlah pejabat terkait, antara lain Vice President (VP) Keamanan, Manager Keamanan Regional, serta Tim SMP PLN. Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai proses perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi sistem pengamanan di lingkungan PLN.

“Pada hari kedua ini kami mendalami bagaimana PLN merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pengamanannya. Tujuannya untuk memastikan bahwa kebijakan yang ada tidak hanya di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan dan diukur efektivitasnya,” ujar Kombes Edy.

Menurutnya, penerapan SMP Obvitnas tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan aspek administratif, tetapi harus mampu menjadi instrumen nyata dalam membangun sistem pengamanan yang efektif, adaptif dan berkelanjutan.

Sebagai salah satu pengelola ketenagalistrikan nasional, PT PLN (Persero) memiliki posisi strategis dalam menjaga keberlangsungan pelayanan listrik di seluruh Indonesia. Karena itu, aspek pengamanan terhadap aset, personel, fasilitas, sistem informasi, maupun infrastruktur pendukung menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keandalan kelistrikan nasional.

Artikel Polri Audit Sistem Pengamanan PLN, Implementasi Obvitnas Tak Boleh Sekadar di Atas Kertas pertama kali tampil pada NTT News.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut ditutup melalui Closing Meeting yang digelar di Gedung Grha PT Bukit Asam. Penutupan ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan hasil evaluasi sekaligus memastikan seluruh temuan selama pelaksanaan Wasdal II segera ditindaklanjuti.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Penanggung Jawab Wasdal II Brigjen Pol. Fadillah Zulkarnaen, S.I.K., Ketua Tim Wasdal II Kombes Pol. Yuli Kurnianto, S.I.K., serta General Manager Tanjung Enim Mining Site, Satria Wirawan, bersama jajaran terkait.

Dalam paparannya, Ketua Tim Wasdal II menyampaikan hasil penilaian secara komprehensif terhadap implementasi Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional di lingkungan PT Bukit Asam.

Hasil evaluasi menunjukkan capaian skor 88,21 persen dengan predikat “Sangat Baik”.

Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penerapan sistem pengamanan di salah satu perusahaan strategis nasional tersebut telah berjalan dengan baik. Namun, hasil penilaian itu juga menjadi bahan evaluasi agar berbagai kekurangan dan temuan yang masih ada dapat segera diperbaiki sebelum menghadapi tahapan Audit Resertifikasi 2027.

Penanggung Jawab Wasdal II Brigjen Pol. Fadillah Zulkarnaen memberikan apresiasi atas capaian yang diraih PT Bukit Asam. Ia menegaskan bahwa predikat Sangat Baik bukan menjadi alasan untuk berhenti melakukan pembenahan, melainkan harus dijadikan pijakan untuk meningkatkan kualitas sistem pengamanan secara berkelanjutan.

“Wasdal II ini adalah batu pijakan penting sebelum Audit Resertifikasi 2027. Kami tekankan tiga hal. Pertama, segera buat rencana aksi yang terukur untuk menyelesaikan seluruh temuan. Kedua, jadikan hasil ini sebagai bahan evaluasi agar pada resertifikasi nanti PT Bukit Asam tidak hanya mempertahankan predikat, tetapi bisa lebih optimal. Ketiga, pastikan keamanan bukan hanya administrasi, tetapi sudah menjadi budaya kerja di seluruh lini,” tegas Brigjen Fadillah.

Menurutnya, pengamanan Objek Vital Nasional tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif ataupun pemenuhan dokumen. Sistem tersebut harus benar-benar diterapkan dalam aktivitas operasional sehari-hari, sehingga seluruh personel memiliki kesadaran bahwa keamanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan perusahaan.

Sementara itu, General Manager Tanjung Enim Mining Site, Satria Wirawan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Wasdal II Korsabhara Baharkam Polri atas pendampingan, evaluasi, serta masukan yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan.

Ia memastikan seluruh hasil temuan akan menjadi perhatian serius manajemen untuk segera ditindaklanjuti.

“Kami menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan evaluasi dari Tim Wasdal. Seluruh temuan akan kami tindak lanjuti secara serius. Kami juga berkomitmen mempercepat pemenuhan standar Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama, sekaligus membenahi sarana pengamanan seperti rambu, plang Obvitnas, serta jalur evakuasi,” ujar Satria.

Ia menegaskan bahwa peningkatan sistem keamanan tidak berhenti pada pemenuhan standar, tetapi diarahkan untuk membangun sistem pengamanan yang modern, adaptif, terintegrasi, dan mampu menjawab berbagai potensi ancaman di kawasan pertambangan.

“Target kami adalah menjadikan PT Bukit Asam sebagai Best Smart Sistem Manajemen Pengamanan di Indonesia,” tegas Satria Wirawan.

Implementasi Sistem Manajemen Pengamanan Objek Vital Nasional memiliki posisi strategis bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dengan aset, fasilitas, serta proses produksi yang berkaitan erat dengan kepentingan negara.

Artikel Wasdal II SMP Obvitnas PT Bukit Asam Raih Predikat Sangat Baik, Skor 88,21 Persen pertama kali tampil pada NTT News.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri memastikan penerapan sistem manajemen pengamanan pada salah satu objek vital nasional yang memiliki peran strategis dalam menjamin keberlangsungan pelayanan kelistrikan di Indonesia.

Acara pembukaan dihadiri jajaran Direksi PT PLN (Persero), Tim Wasdal I Baharkam Polri, serta sejumlah pejabat terkait. Di antaranya EVP HSSE PT PLN (Persero) Dispriansyah, VP Keamanan PT PLN (Persero) Detty Elviany, dan para Manager Keamanan Regional.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Wasdal I Baharkam Polri, Kombes Pol. Edy Sumardi Priadinata, S.I.K., M.H.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap Sistem Manajemen Pengamanan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan kesiapsiagaan pengamanan Objek Vital Nasional.

Menurut Edy, keberadaan Obvitnas memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas dan ketahanan nasional.

“Obvitnas memiliki peran sangat krusial dalam menopang sendi kehidupan bangsa, termasuk kelistrikan yang dikelola PT PLN. Wasdal SMP ini penting untuk memastikan seluruh aspek pengamanan, mulai dari kebijakan, SDM, sarana, hingga prosedur, berjalan sesuai standar dan mampu mengantisipasi berbagai potensi ancaman,” tegas Kombes Edy.

Ia menambahkan, perkembangan ancaman terhadap objek vital nasional menuntut adanya sistem pengamanan yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu melakukan deteksi dan pencegahan secara dini.

Karena itu, pelaksanaan Wasdal diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kesiapan sistem pengamanan PLN sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih membutuhkan penguatan dan penyempurnaan.

Sementara itu, VP Keamanan Korporat PT PLN (Persero), Detty Elviany, menyampaikan komitmen PLN untuk mendukung penuh pelaksanaan Wasdal I Baharkam Polri.

Detty menegaskan bahwa keamanan tidak dapat dipisahkan dari upaya PLN menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional. Gangguan terhadap objek maupun infrastruktur kelistrikan berpotensi memberikan dampak luas terhadap pelayanan publik, aktivitas ekonomi, hingga stabilitas nasional.

“PLN berkomitmen untuk terus meningkatkan standar pengamanan di seluruh unit kerja. Kami berharap kegiatan Wasdal ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif demi terwujudnya sistem pengamanan yang lebih tangguh,” ujar Detty.

Menurutnya, sinergi antara PLN dan Polri menjadi salah satu faktor penting dalam membangun sistem pengamanan yang mampu menghadapi dinamika ancaman yang terus berkembang.

Penguatan pengamanan juga dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya melalui peningkatan sarana dan prasarana, tetapi juga dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia, prosedur operasional, koordinasi, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.

Artikel Baharkam Polri Gelar Wasdal Sistem Manajemen Pengamanan Obvitnas di Kantor Pusat PLN pertama kali tampil pada NTT News.

Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas Indonesia, dinilai membutuhkan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap setiap dugaan praktik yang merugikan wisatawan, terutama wisatawan mancanegara.

Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Universitas Nasional (UNAS) Jakarta asal Labuan Bajo, Asis Deornay, menilai persoalan tersebut harus dilihat lebih jauh daripada sekadar apakah uang korban telah dikembalikan atau para pihak telah menyatakan berdamai.

Menurutnya, jika pola penyelesaian perkara semacam ini terus berulang, maka akan muncul persoalan yang jauh lebih serius terhadap wibawa hukum dan citra pariwisata Labuan Bajo.

“Selama ini kasus penipuan terhadap wisatawan di Labuan Bajo selalu diakhiri dengan mekanisme pendekatan Restorative Justice. Uang dikembalikan, pelakunya bebas dan perkara ditutup. Menurut saya, perdamaian dalam suatu perkara seperti ini bukanlah alasan untuk menghentikan nalar kritis penegakan hukum,” tegas Plasidus, Kamis (13/8).

Ia mengatakan, mekanisme perdamaian dalam perkara hukum harus lahir dari kehendak bebas para pihak. Perdamaian, kata dia, tidak boleh menjadi instrumen yang justru menghilangkan hak korban atau menutup kemungkinan adanya dugaan pelanggaran lain yang lebih serius.

“Secara hukum, perdamaian harus lahir dari kehendak yang bebas, tanpa tekanan, dan tidak boleh menjadi instrumen untuk menghilangkan hak korban ataupun menutup dugaan pelanggaran yang lebih serius,” ujarnya.

Plasidus menilai aparat penegak hukum perlu melihat perkara secara utuh. Pengembalian uang kepada korban tidak otomatis menghapus seluruh persoalan hukum apabila dalam prosesnya terdapat dugaan pelanggaran lain.

Terlebih apabila terdapat indikasi ketimpangan posisi tawar antara pelaku dan korban, tekanan terhadap korban, pola kejadian yang berulang, ataupun transaksi tertentu yang dilakukan untuk mengakhiri perkara.

“Apabila dalam perkara ini terdapat dugaan ketimpangan posisi tawar, tekanan terhadap korban, pembayaran sejumlah uang, atau pola peristiwa yang berulang, maka penyelesaian secara damai harus diuji secara ketat,” kata Plasidus.

Ia menegaskan, aparat tidak boleh hanya berorientasi pada hasil akhir berupa perdamaian. Proses menuju perdamaian juga harus diperiksa untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa terpaksa menerima penyelesaian tersebut.

“Aparat penegak hukum tidak boleh hanya melihat apakah para pihak telah berdamai, tetapi juga harus memastikan apakah proses tersebut memenuhi prinsip keadilan, kesukarelaan, perlindungan korban, kepastian hukum, dan akuntabilitas institusi,” tegasnya.

Menurut Plasidus, pendekatan RJ pada dasarnya dapat menjadi instrumen penyelesaian perkara tertentu sepanjang memenuhi persyaratan hukum dan prinsip keadilan. Namun, RJ tidak boleh dipahami sebagai jalan pintas untuk menghindari proses hukum.

Karena itu, setiap perkara harus dilihat berdasarkan karakteristik, akibat, posisi korban, serta ada atau tidaknya kepentingan publik yang lebih luas.

Lebih jauh, Plasidus mengingatkan adanya bahaya apabila masyarakat menangkap pesan bahwa setiap persoalan hukum dapat diselesaikan dengan uang.

Jika pola tersebut terus terjadi, menurut dia, efek jera akan semakin lemah. Pelaku berpotensi menganggap kerugian korban sebagai persoalan yang dapat “ditebus”, sementara korban justru berada pada posisi yang harus menerima penyelesaian karena tidak memiliki kekuatan yang sama.

“Hukum tidak boleh memberikan pesan bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan dengan uang. Jika pesan itu terbentuk, maka efek jera hilang dan kepercayaan publik terhadap kepolisian akan semakin terkikis,” katanya.

Ia juga menyoroti dampak yang lebih luas terhadap sektor pariwisata Labuan Bajo. Wisatawan asing tidak hanya membawa uang bagi daerah, tetapi juga membawa pengalaman yang kemudian dapat memengaruhi citra destinasi di mata dunia.

Karena itu, menurutnya, perlindungan terhadap wisatawan harus menjadi bagian penting dari tata kelola pariwisata.

Artikel Kasus Dugaan Penipuan Wisatawan Asing Disorot, Asis: “Copot Kapolres dan Kasat Reskrim Manggarai Barat!” pertama kali tampil pada NTT News.

Korban dalam insiden tersebut adalah Ketua Presidium PMKRI Cabang Jakarta Pusat, Yohanes Jonianus Taek, yang dilaporkan mengalami luka robek di bagian dahi hingga harus menjalani lima jahitan di RSUD Ruteng.

Atas peristiwa itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PMKRI Jakarta Pusat secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana pengeroyokan ke Polres Manggarai. Selain menempuh jalur hukum, DPC PMKRI Jakarta Pusat juga meminta pertanggungjawaban moral dan organisatoris dari PMKRI Cabang Kupang dan PMKRI Cabang Kefamenanu (Kefa), karena sejumlah oknum delegasi dari kedua cabang tersebut diduga terlibat dalam insiden tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi DPC PMKRI Jakarta Pusat, peristiwa bermula ketika sidang komisi sedang berlangsung. Forum yang awalnya menjadi ruang pembahasan agenda kongres berubah ricuh setelah terjadi perdebatan antardelegasi mengenai mekanisme jalannya persidangan.

Dalam situasi tersebut, Yohanes Jonianus Taek meminta kesempatan kepada pimpinan sidang untuk menyampaikan pandangan sekaligus menawarkan solusi atas kebuntuan forum.

Namun, sebelum menyelesaikan penyampaiannya, ia diduga dihampiri oleh sejumlah oknum delegasi dan kemudian dipukul secara bersama-sama hingga dihantam menggunakan kursi.

Akibat dugaan kekerasan itu, korban mengalami luka robek di bagian dahi dan segera dievakuasi ke RSUD Ruteng untuk mendapatkan penanganan medis.

Insiden tersebut memicu reaksi dari delegasi PMKRI Cabang Jakarta Pusat. Didampingi para alumni serta Dewan Pertimbangan organisasi, mereka mendatangi Polres Manggarai pada Jumat (24/7/2026) dini hari guna membuat laporan polisi.

Artikel Marwah PMKRI Tercoreng! Kongres XXXIV di Ruteng Diwarnai Dugaan Pengeroyokan, Ketua Presidium Jakarta Pusat Lapor Polisi pertama kali tampil pada NTT News.

Dalam operasi tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, aset, kendaraan mewah hingga dokumen kepemilikan tanah dengan total nilai mencapai Rp9,06 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengatakan barang bukti yang diamankan merupakan hasil pengembangan operasi senyap yang dilakukan tim KPK.

“Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, Tim KPK juga turut mengamankan barang bukti senilai kurang lebih total Rp9,06 miliar,” ujar Achmad Taufik Husein dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).

Achmad menjelaskan, operasi tersebut bermula dari pemantauan intensif terhadap Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang Lombok Barat (PT AMGM), Sudirman. Berdasarkan informasi yang diperoleh penyidik, Sudirman diduga menarik uang sebesar Rp1,25 miliar dari rekeningnya untuk diserahkan kepada Bupati Lombok Barat.

“Tim memperoleh informasi mengenai adanya penarikan uang sebesar Rp1,25 miliar yang diduga akan diserahkan kepada saudara Lalu Ahmad Zaini,” ungkap Achmad.

Pada 20 Juli 2026, tim KPK bergerak melakukan operasi tangkap tangan di Lombok Barat dan mengamankan 19 orang. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, delapan orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Barang Bukti yang Disita

Artikel KPK Tahan Bupati Lombok Barat, Sita Aset dan Uang Senilai Rp9,06 Miliar dalam OTT pertama kali tampil pada NTT News.

Operasi ini diduga berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara yang berkaitan dengan pengaturan sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi tersebut. Ia mengatakan, Lalu Ahmad Zaini diamankan di kediaman resminya pada Senin pagi.

“Yang pasti Bupati diamankan pagi hari ini di rumah dinas,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Senin sore.

Selain Bupati Lombok Barat, tim penyidik KPK juga mengamankan 18 orang lainnya sehingga total terdapat 19 orang yang terjaring dalam operasi tersebut.

Dalam proses penindakan, penyidik turut menyita sejumlah uang tunai dalam pecahan rupiah serta berbagai dokumen yang diduga berkaitan dengan proyek-proyek pemerintah. Barang bukti tersebut kini tengah didalami sebagai bagian dari proses penyidikan.

Seluruh pihak yang diamankan sempat menjalani pemeriksaan awal di Markas Komando (Mako) Brimob Lombok Barat sebelum KPK memutuskan membawa sebagian pihak ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.

Artikel Bupati Lombok Barat Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Pengaturan Proyek Daerah pertama kali tampil pada NTT News.