Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Bupati Edi Tekankan Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah bagi ASN

Kontributor : Redaksi Editor: Tim Redaksi
  • Bagikan
IMG 20260105 WA0223 1
Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, S.E.,saat memimpin Apel Perdana bagi ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Pemkab Mabar), yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati Manggarai Barat, Senin (05/12). (foto : isth).

Selain pertumbuhan ekonomi, Bupati Edi juga menyinggung data penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka yang menunjukkan tren positif.

Namun demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Manggarai Barat yang berada di kisaran 70 masih dinilai rendah dan menjadi pekerjaan rumah serius.

Menurutnya, rendahnya IPM berkorelasi langsung dengan tingkat kedisiplinan dan etos kerja ASN.

“Kalau kita bicara IPM, angkanya masih nyaris di 70. Ini belum memenuhi standar ideal IPM di angka 78. Kalau IPM kita sudah 78, pasti berpengaruh pada kecepatan kerja dan disiplin. IPM yang rendah itu linear dengan rendahnya kesadaran kolektif. Masih terlalu banyak alasan, terlalu banyak ngerajut, dan ini menunjukkan kita belum sempurna,” ungkapnya dengan nada tegas.

Baca Juga :  Tri Dedy Mengamuk di Aksi: Kuota Padar Selatan Tidak Masuk Akal dan Mencekik Rakyat!

Di penghujung arahannya, Bupati Edistasius mengingatkan seluruh ASN akan besarnya tantangan di tahun 2026, khususnya dampak perubahan postur APBN akibat bencana besar yang melanda Pulau Sumatra di akhir tahun 2025. Kondisi tersebut dipastikan berimbas pada transfer ke daerah, termasuk Manggarai Barat.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi prioritas bersama menuju kemandirian fiskal.

“Tantangan di tahun 2026 begitu besar. Bencana di Sumatra di akhir tahun 2025 akan berpengaruh pada APBN dan tentu berdampak ke daerah lain, termasuk kita. Karena itu, tingkatkan kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.

Baca Juga :  ASN Manggarai Jalani Pemeriksaan di Polres Manggarai Barat, Bupati Nabit Sampaikan Hal Ini! 

Ia menambahkan bahwa urusan PAD bukan semata tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau OPD tertentu, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh ASN.

“Pendataan, penggalian potensi, sampai penagihan PAD harus diformulasikan sebagai tanggung jawab bersama semua ASN. Ini bukan pilihan, tetapi keharusan yang harus dilaksanakan,” tutup Bupati Edi.

Bupati Edistasius menutup sambutannya dengan menegaskan kembali pentingnya disiplin ASN dan kerja kolaboratif sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat terwujudnya pembangunan Manggarai Barat yang mandiri dan berkelanjutan. **

  • Bagikan