Ranperda ketiga mengangkat tema pemberdayaan perempuan. Dalam penjelasannya, Wakil Bupati mengakui masih adanya kesenjangan gender di Manggarai Barat, baik dalam akses pendidikan, pekerjaan, hingga partisipasi dalam pembangunan.
“Perempuan masih menghadapi tantangan dalam memperoleh hak-haknya. Perda ini diharapkan menjadi tonggak dalam mendorong kesetaraan dan keadilan gender secara lebih konkret,” ujarnya.
Peraturan ini diharapkan akan memperkuat implementasi kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di semua lini kebijakan dan program daerah.
Sementara itu, satu-satunya Ranperda yang berasal dari inisiatif DPRD disampaikan oleh Anggota DPRD, Yovita Dewi Suriany. Ranperda tersebut mengatur tentang penyelenggaraan pangan sebagai respons terhadap berbagai persoalan yang kerap muncul di sektor ini.
“Permasalahan pangan ini ironis. Di satu sisi kebutuhan sangat tinggi, tapi sistem belum kuat. Ranperda ini diharapkan memperkuat lumbung pangan daerah, memperbaiki distribusi, dan mengurangi potensi kerawanan,” ungkap Yovita.
Ia juga menyoroti kesenjangan akses pangan di wilayah kepulauan dan rendahnya konsumsi protein serta sayuran sebagai tantangan yang perlu dijawab dengan kebijakan yang kuat dan berpihak pada rakyat.
Menutup rapat, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Benediktus Nurdin, menyampaikan pesan tegas kepada seluruh anggota dewan dan perangkat daerah untuk serius dan profesional dalam menuntaskan pembahasan keempat Ranperda tersebut.
“Empat Ranperda ini bukan soal kuantitas, tapi kualitas. Kita ingin hasil pembahasannya berdampak langsung bagi rakyat. Maka pembahasan harus dilakukan secara cermat, efisien, dan tetap sesuai tenggat waktu,” tandasnya.
Dengan dimulainya pembahasan keempat Ranperda ini, diharapkan Manggarai Barat segera memiliki perangkat hukum daerah yang responsif terhadap tantangan dan kebutuhan zaman, sekaligus mampu menjadi fondasi bagi arah pembangunan berkelanjutan ke depan. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
