“Kita harus membenahi seluruh proses, mulai dari hulu (perencanaan) hingga hilir (eksekusi), agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Tote, yang juga merupakan mantan anggota DPR RI.
Dari hasil pengamatannya, Bupati Tote menemukan bahwa selama ini tidak ada keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan stagnasi pembangunan di Kabupaten Ende.
“Setelah saya mempelajari berbagai dokumen pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, saya menemukan banyak hal yang perlu diperbaiki,” ungkapnya.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya peran media dalam mengawal jalannya pemerintahan yang baru. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam mengontrol dan memastikan transparansi dalam pemerintahan.
“Apapun yang terjadi di Ende, saya harus terbuka. Karena selama ini saya merasa tidak ada keterbukaan. Oleh karena itu, selama saya memimpin Ende, saya akan membuka semua informasi agar masyarakat bisa mengetahui secara jelas dan transparan,” pungkas Bupati Tote.
Langkah audit ini diharapkan dapat menjadi awal dari perubahan besar bagi Kabupaten Ende, sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. ** (Rian Laka)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
