ENDE, NTTNEWS.NET – Keputusan Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Ende yang dipimpin oleh politisi Gerindra NTT, Yadin Pua Rake, dalam mengusulkan Kabupaten Ende sebagai tuan rumah El Tari Memorial Cup (ETMC) ke-34, serta penunjukan resmi oleh Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI NTT yang dipimpin Cris Mboik, menuai kritik. Keputusan tersebut dinilai terburu-buru dan terkesan dipaksakan.
Kritik ini disampaikan oleh Agustinus Kembardi Sumbi, mantan Ketua PMKRI Cabang Ende Santo Yohanes Don Bosco periode 2009-2010, dalam wawancara dengan NTT.News.Net pada Rabu, 12 Maret 2025.
Ardi menegaskan bahwa penunjukan Kabupaten Ende tidak hanya soal tingginya animo sepak bola atau kesiapan infrastruktur stadion. Lebih dari itu, keputusan tersebut harus berlandaskan regulasi PSSI NTT yang berlaku dan harus dijunjung tinggi oleh seluruh Askab di 21 kabupaten/kota di NTT.
“Ini bukan hanya soal animo atau stadion, tetapi soal regulasi PSSI NTT yang harus ditegakkan. Semua Askab harus mendapatkan kesempatan yang sama,” ujar Ardi.
Ia menyoroti bahwa penunjukan Ende sebagai tuan rumah ETMC kali ini telah menyalahi regulasi, karena kabupaten lain tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk mempersiapkan diri.
“Asprov NTT seharusnya lebih serius dalam melakukan pemerataan penyelenggaraan turnamen ini di setiap kabupaten/kota,” tambahnya.
Menurut Ardi, keputusan Asprov NTT mencerminkan ketidakadilan dalam menentukan tuan rumah. Hingga saat ini, masih ada beberapa kabupaten yang belum pernah merasakan kesempatan menjadi tuan rumah ETMC.
“Bahkan Ketua Askab Ende sendiri mengakui bahwa banyak kabupaten lain yang mengajukan diri sebagai tuan rumah, tetapi tidak diindahkan oleh Asprov NTT,” ungkapnya.
Hal ini, lanjut Ardi, menunjukkan bahwa Askab Ende dan Asprov NTT cenderung memaksakan Kabupaten Ende menjadi tuan rumah ETMC ke-34, sekaligus mengabaikan prinsip pemerataan dalam sepak bola NTT.
“Seharusnya, ada mekanisme yang jelas dan sistematis dalam menentukan tuan rumah, bukan hanya keputusan sepihak,” tegas Ardi.
Sebagai seorang akademisi, Ardi menyoroti bahwa aspek utama dalam pemilihan tuan rumah ETMC adalah perencanaan yang matang dan berbasis regulasi. Ia mengingatkan bahwa turnamen ini diselenggarakan setiap tahun, dan dengan 21 kabupaten di NTT, seharusnya ada sistem rotasi yang adil.
“Jika tidak dikelola dengan baik, keputusan ini bisa menciptakan masalah, termasuk beban anggaran bagi daerah yang ditunjuk secara mendadak,” katanya.
Ardi menilai kecerobohan Asprov NTT, khususnya di bawah kepemimpinan Cris Mboik, mencerminkan ketidaksanggupan dalam memimpin organisasi sepak bola di NTT.
“Buruknya manajemen Asprov NTT menjadi indikator bahwa kepemimpinan Cris Mboik tidak mampu menjalankan amanah dengan baik. Ini juga yang menyebabkan Askab Ende bersikap gegabah,” ujar Dosen Fakultas PBSI Universitas Flores (Unflor) ini.
Lebih lanjut, Ardi mengingatkan bahwa penunjukan yang tidak terencana dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten yang ditunjuk sebagai tuan rumah.
“Jika tidak ada sistem yang jelas, maka akan terjadi pendobelan tuan rumah dalam beberapa tahun, yang akhirnya memberatkan APBD kabupaten tertentu, seperti yang terjadi pada Ende saat ini,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Ardi menegaskan bahwa tanpa perencanaan yang baik, Kabupaten Ende justru bisa dicap sebagai “pemompa bola kempes” dalam sejarah penyelenggaraan ETMC di NTT.
“Jangan sampai Ende hanya dijadikan alat bagi kepentingan kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi perkembangan sepak bola NTT secara menyeluruh,” pungkasnya. ** (Rian Laka)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
