Ia menyebut, jika Gubernur NTT tidak segera mencabut izin pembangunan vila-vila yang bermasalah itu, maka pihaknya akan mengambil langkah lanjutan.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari Gubernur untuk mencabut izin bangunan vila di Pantai Binongko, maka kami dari LPPDM siap menggelar aksi lanjutan di kantor Gubernur NTT di Kupang,” ujar Marsel.
Ia menambahkan, “Kami menduga ada kemungkinan bahwa Gubernur sendiri ikut memberikan rekomendasi atau membiarkan proses perizinan yang menyalahi aturan ini berjalan. Oleh karena itu, aksi ini juga merupakan panggilan moral agar beliau bersikap tegas terhadap pelanggaran tata ruang dan penyalahgunaan aset negara.”
Aksi yang direncanakan bersifat damai ini akan melibatkan elemen masyarakat sipil, aktivis lingkungan, dan tokoh-tokoh adat yang peduli terhadap keberlangsungan ruang publik di wilayah pesisir.
“Kami ingin menyampaikan pesan bahwa masyarakat Manggarai Barat tidak tinggal diam terhadap praktik-praktik sewenang-wenang yang mengancam akses publik terhadap pantai,” pungkas Marsel.
Rencananya, aksi damai ini akan digelar di titik strategis yang menjadi jalur kunjungan kerja Gubernur di Labuan Bajo, dengan harapan aspirasi warga dapat didengar langsung oleh pemerintah provinsi. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
