Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Massa FMPD Geruduk DPRD Mabar, Pimpinan Bersama Anggota Dewan Turun Temui Demonstran

Kontributor : Redaksi Editor: Tim Redaksi
  • Bagikan
IMG 20250902 172551
Pimpinan DPRD Manggarai barat Temui Massa Aksi dari Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) di depan Kantor, Senin (2/9).

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Manggarai Barat, Benediktus Nurdin, didampingi Wakil Ketua dan sejumlah anggota dewan, turun langsung menemui massa.

Ia menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian aspirasi secara damai yang dilakukan FMPD.

“Hari ini kami, lembaga DPRD Kabupaten Manggarai Barat, menerima demonstrasi dari Forum Masyarakat Peduli Demokrasi. Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saudara-saudara menunjukkan suasana yang indah dan penuh damai. Terima kasih sudah menjaga Labuan Bajo sebagai kota wisata yang tetap dijaga kedamaian dan ketenteramannya. Ini menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Indonesia, menyuarakan aspirasi tanpa kerusuhan,” ujar Benediktus.

Baca Juga :  Polda NTT Bongkar Dugaan Peredaran 185 Ribu Batang Rokok Ilegal, Jalur Distribusi Diduga Berasal dari Manggarai Barat

Benediktus juga mengakui bahwa DPRD tidak luput dari kekurangan. Menurutnya, kritik dari masyarakat menjadi pengingat penting bagi para anggota dewan agar lebih serius menjalankan tugas.

“Kami sungguh sadar bahwa seluruh jajaran pimpinan dan anggota DPRD bukanlah manusia yang sempurna. Karena itu, kami sangat berterima kasih karena hari ini kami telah diingatkan. Kami akan terus berusaha mewakili masyarakat untuk menyuarakan hal-hal yang memberatkan rakyat,” tegasnya.

Baca Juga :  FPM Siapkan Aksi Boikot Proyek Kantor Pajak Pratama Labuan Bajo, PT Joglo Multi Ayu Jadi Sorotan

Lebih lanjut, ia menyebutkan sejumlah isu penting yang telah dan akan terus diperjuangkan DPRD Manggarai Barat, antara lain persoalan Dana Pertiwi, sepadan pantai, status Pulau Padar, hingga masalah NJOP.

“Kami akan membawa dan menyuarakan aspirasi masyarakat ini. Yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan kami koordinasikan langsung dengan Pemda. Begitu pula yang menjadi kewenangan provinsi maupun pusat, akan kami sampaikan ke tingkat yang lebih tinggi,” pungkas Benediktus. **

  • Bagikan