Ia juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan workshop ini untuk meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
“Konsultasikan apa yang belum dipahami. Pastikan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi,” tambahnya.
Workshop ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang profesional, berintegritas, dan berbasis pada kesejahteraan masyarakat.
Dengan komitmen bersama dan dukungan berbagai pihak, Manggarai Barat optimis mampu meningkatkan jumlah desa mandiri di masa depan.
Peningkatan IDM ini tidak hanya menjadi capaian statistik, tetapi juga refleksi dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat pedesaan.
“Desa mandiri adalah kunci menuju masa depan Manggarai Barat yang lebih baik. Dengan kerja sama dan inovasi, saya yakin kita bisa mencapainya,” tutup Bupati Edi.
Workshop yang dihadiri para kepala desa, camat, serta dinas terkait ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, antara lain:
1. Melchias Markus Mekeng (Anggota Komisi XI DPR RI) dengan materi Pengawasan DPR RI terhadap Pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan Kebijakan Desa.
2. Sartha (Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat) dengan materi Penegakan Hukum dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dan SDGs Desa.
3. Rizal Suhaili (Kepala Perwakilan BPKP NTT) dengan materi Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel untuk Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
