“Informasi dari klien kami, ada oknum anggota polisi berinisial ‘F’ yang bertugas di Polres Manggarai Barat yang selalu mengantar surat untuk ditandatangani oleh Tua Golo,” ungkap kuasa hukum.
Ia menambahkan, “Klien kami menyebut oknum tersebut kerap membawa berkas yang sudah dibuat, lalu meminta untuk mengisi nama dan menandatangani dokumen itu.”
Meski demikian, pihaknya menegaskan tidak ingin berspekulasi sebelum ada pendalaman lebih lanjut dari penyidik.
“Kalau memang benar ada keterlibatan oknum anggota polisi, tentu kami akan melanjutkan ke Propam Polda. Semua harus transparan dan diproses sesuai hukum,” tegasnya.
Dalam perkembangan lain, sebanyak 9 hingga 10 ahli waris disebut sempat menerima sejumlah uang dari Suhardi, meski nilainya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Sementara lima orang lainnya, termasuk Abdul Azi dan Hasan, mengaku tidak menerima apa pun.
Yang mengejutkan, 15 ahli waris baru mengetahui bahwa sertifikat telah terbit atas nama pihak lain pada Januari 2026.
“Selama ini mereka tidak pernah diberi informasi bahwa sudah ada sertifikat terbit atas nama orang lain. Mereka baru tahu awal tahun ini,” jelas kuasa hukum.
Saat ini, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan karena statusnya baru sebatas pengaduan. Setelah seluruh pihak dimintai klarifikasi, penyidik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah terdapat unsur pidana.
“Kalau ditemukan unsur pidana, tentu akan naik ke tahap penyidikan dan ada penetapan tersangka. Kami menghormati proses hukum yang berjalan,” ujarnya.
Para ahli waris berharap kasus ini dapat diusut tuntas, termasuk mendalami dugaan keterlibatan oknum aparat.
“Kami hanya ingin kejelasan dan keadilan. Jangan sampai hak 15 ahli waris hilang karena proses yang tidak transparan,” pungkasnya. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
