LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET – Plt. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Dwi Marhen Yono, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa pihaknya bersama Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) akan memperketat pengelolaan layanan perjalanan wisata di kawasan destinasi super prioritas tersebut.
Menurutnya, mulai tahun 2026, hanya travel agent yang terkurasi, resmi memiliki izin, dan berkantor di Labuan Bajo yang akan diberi kewenangan melayani pembelian tiket kunjungan ke Pulau Rinca dan destinasi lain di kawasan konservasi.
“Ke depan akan kita kurasi travel-travel saja. Jadi nanti yang berizin dan punya kantor di sinilah yang dapat melayani pembelian tiket Si Ora. Contohnya, kalau kita mau masuk Pulau Rinca tanggal berapa, jam berapa, ada carrying capacity namanya pembatasan. Kalau penuh, ya harus mundur ke jam berikutnya atau hari berikutnya. Nah, yang boleh hanya travel agent yang sudah terkurasi tadi,” tegas Marhen saat ditemui di Labuan Bajo, Senin (25/8/2025).
Ia menjelaskan, langkah ini diambil demi memberikan kepastian layanan bagi wisatawan sekaligus memastikan manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan masyarakat lokal.
“Misalnya, kalau tim gabungan menilai yang terkurasi hanya 40 travel agent yang punya izin dan kantor di sini, maka hanya 40 itu yang boleh. Bagaimana dengan yang dari Jakarta, Surabaya, atau Bali? Ya mereka bisa bekerja sama dengan travel lokal. Harapannya, ketika ada apa-apa, kita ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban di sini. Selama ini kan tidak. Kalau ada masalah, travel agent di kota lain susah dihubungi. Sampai pernah ada kasus wisatawan meninggal, telepon tidak aktif, akhirnya kami yang sibuk mencari ambulans,” jelasnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
