Rumat juga menyoroti tidak jelasnya informasi mengenai anggaran yang dipakai.
Ia menyebut terdapat kabar yang menyatakan anggaran penyelenggaraan mencapai Rp5 miliar, bahkan ada informasi lain yang menyebut hingga Rp12 miliar. Beberapa sumber juga menyatakan dana tersebut berasal dari Bank NTT.
“Kami DPR belum mendapatkan penjelasan sumber dan penggunaan dana untuk Tour De EnTeTe ini. Oleh karena itu fungsi pengawasan dan evaluasi harus dijalankan. Pemerintah harus transparan menyampaikan sumber dan besaran dana serta pemanfaatannya. Ini semua pemerintah harus mempertanggungjawabkan di hadapan DPR,” kata Rumat.
Lebih jauh, ia menilai kegiatan yang menghadirkan peserta dari 13 negara tersebut seharusnya bisa memberikan devisa atau pemasukan bagi daerah, bukan sebaliknya membebani APBD.
“Peserta tour ini datang dari luar negeri, seharusnya ada pemasukan bagi daerah. Kami melihat kegiatan ini hanya mengulang pola lama seperti Tour de Flores yang memang tidak berdampak signifikan. Daripada buat tur yang tidak jelas hasilnya, lebih baik perbaiki jalan rusak, tambah listrik di destinasi wisata, dan fokus pada infrastruktur pendukung sektor pariwisata,” kritiknya.
Menutup keterangannya, Hans Rumat menegaskan bahwa DPRD NTT akan terus melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban dari Pemerintah Provinsi terkait penggunaan anggaran besar dalam kegiatan yang dinilai belum memberikan hasil terukur tersebut. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
