Menurut KS, selama bertahun-tahun konflik agraria di Keranga terus bergulir tanpa pernah ada penjelasan yang memadai dari pihak-pihak yang disebut memperoleh keuntungan dari transaksi tanah tersebut. Padahal, berbagai pertanyaan mendasar terkait asal-usul tanah, legalitas dokumen alas hak, luas lahan yang diperjualbelikan hingga proses penerbitan sertifikat terus menjadi perbincangan publik.

“Kalau memang merasa benar, tampil saja ke publik. Jelaskan kepada masyarakat Labuan Bajo dasar perolehan tanah itu, tunjukkan dokumen-dokumennya, dan jawab semua pertanyaan yang selama ini berkembang. Jangan terus membiarkan masyarakat mencari-cari jawaban sendiri atas persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun,” tegas KS kepada media ini, Minggu (31/5/2026) dilansir okebajo.com.

KS menilai sikap diam yang selama ini ditunjukkan Erwin Santosa Kadiman maupun keluarga ahli waris Nikolaus Naput justru semakin memperbesar kecurigaan publik terhadap legalitas berbagai dokumen yang digunakan dalam proses penguasaan dan transaksi tanah di Keranga.

Salah satu hal yang paling dipersoalkan KS adalah klaim transaksi tanah seluas 40 hektare yang selama ini dikaitkan dengan Erwin Santosa Kadiman.

Menurutnya, berdasarkan berbagai dokumen dan fakta lapangan yang dipelajarinya, luas lahan kosong yang tersedia di kawasan Keranga hanya berkisar 27 hektare.

Karena itu, ia mempertanyakan dasar klaim dan transaksi yang disebut mencapai 40 hektare tersebut.

“Ini yang menjadi pertanyaan masyarakat sampai sekarang. Kalau tanah kosong di Keranga hanya sekitar 27 hektare, lalu dasar apa sampai diperjualbelikan 40 hektare? Selisih 13 hektare itu tanah milik siapa? Di mana lokasinya? Sampai sekarang tidak pernah dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.

Bagi KS, pertanyaan tersebut merupakan persoalan mendasar yang hingga kini belum pernah dijawab secara terbuka oleh pihak-pihak yang terlibat.

KS juga menyoroti pelaksanaan groundbreaking Hotel St. Regis Labuan Bajo pada April 2022 yang saat itu digelar secara besar-besaran dan dihadiri sejumlah pejabat penting.

Menurutnya, kegiatan tersebut telah membangun persepsi seolah seluruh persoalan lahan telah selesai, padahal sengketa tanah masih berlangsung dan berbagai aspek legalitas lahan masih dipersoalkan.

“Saat itu masyarakat melihat ada kegiatan groundbreaking besar-besaran. Pejabat hadir, mulai dari Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan para pejabat lainnya. Seolah-olah semua persoalan tanah sudah selesai. Padahal tanahnya masih disengketakan, status hukumnya masih dipersoalkan, dan berbagai izin yang menjadi syarat pembangunan juga dipertanyakan. Akibatnya sampai hari ini proyek tersebut mangkrak,” kata KS.

Ia menilai kondisi tersebut telah menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat sekaligus menciptakan ketidakpastian terhadap iklim investasi di Labuan Bajo.

Sebagai pelapor, KS mengaku telah menyerahkan berbagai keterangan dan dokumen kepada penyidik Bareskrim Polri terkait dugaan kejanggalan dalam proses perolehan tanah yang menjadi dasar transaksi.

Menurutnya, salah satu fokus yang sedang diuji adalah keberadaan surat bukti perolehan tanah adat yang disebut menjadi dasar berbagai transaksi dan penerbitan sertifikat.

“Kami sudah menjelaskan semuanya kepada penyidik. Yang kami persoalkan sejak awal adalah dokumen alas hak yang dipakai dalam transaksi tersebut. Kami mempertanyakan keberadaan dokumen aslinya dan bagaimana prosesnya sampai bisa menjadi dasar penerbitan sertifikat,” ujarnya.

Artikel KS Tantang Erwin Santosa Kadiman Buka Seluruh Dokumen Tanah Keranga: “Kalau Benar, Tunjukkan ke Publik” pertama kali tampil pada NTT News.

Meski di hari libur, jajaran Satlantas tetap turun langsung melakukan kegiatan penertiban parkir dan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas di sepanjang Jalan Soekarno Hatta, Jumat (14/5/2026).

Pantauan langsung media ini di lokasi, personel Satlantas yang dipimpin KBO Lantas Polres Manggarai Barat, IPDA Putra Syarifudin, terlihat aktif melakukan pengaturan arus kendaraan sekaligus menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan di badan jalan.

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi potensi kemacetan di kawasan pusat kota wisata Labuan Bajo yang setiap harinya dipadati kendaraan roda dua maupun roda empat, terlebih pada akhir pekan dan musim kunjungan wisatawan.

Selain penertiban parkir, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Beberapa pelanggaran yang menjadi perhatian di antaranya pengendara yang tidak menggunakan helm, kendaraan tanpa pelat nomor, penggunaan knalpot racing atau brong, hingga pengendara yang membawa penumpang lebih dari kapasitas atau bonceng tiga.

IPDA Putra Syarifudin menegaskan bahwa kegiatan penertiban tersebut akan terus dilakukan secara rutin demi menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo.

Artikel Satlantas Polres Mabar Tetap Tertibkan Parkir dan Pelanggaran Lalu Lintas di Labuan Bajo Meski Hari Libur pertama kali tampil pada NTT News.

Hal itu terlihat dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Lokakarya Keselamatan Pelayaran Wisata Bahari yang digelar di Labuan Bajo pada Rabu, 13 Mei 2026. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari KSOP Labuan Bajo, Basarnas, Porlasi, akademisi dari ITS Surabaya, travel agent, tour operator, pelaku hospitality, hingga stakeholder pariwisata lainnya.

Salah satu pelaku wisata yang hadir dalam kegiatan tersebut, Matheus Siagian, menegaskan bahwa keselamatan laut tidak boleh dipandang sebagai tanggung jawab satu pihak semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen yang terlibat dalam industri wisata bahari.

“Keselamatan laut adalah tanggung jawab bersama. Hari ini saya menghadiri FGD dan Lokakarya Keselamatan Pelayaran Wisata Bahari di Labuan Bajo bersama KSOP, Basarnas, Porlasi, akademisi dari ITS Surabaya, travel agent, tour operator, pelaku hospitality, dan berbagai stakeholder pariwisata lainnya,” ujar Matheus Siagian.

Menurutnya, pertumbuhan wisata bahari di Labuan Bajo yang berkembang sangat cepat harus diimbangi dengan peningkatan standar keselamatan yang lebih ketat dan profesional. Ia menilai jumlah kapal wisata yang terus bertambah setiap tahun menjadi tantangan serius yang tidak boleh diabaikan.

“Dengan pertumbuhan wisata bahari Labuan Bajo yang sangat cepat, keselamatan di laut harus menjadi prioritas utama. Jumlah kapal wisata terus meningkat setiap tahun, dan itu berarti standar keselamatan juga harus naik lebih tinggi lagi,” tegasnya.

Dalam forum diskusi tersebut, para peserta membahas berbagai persoalan mendasar yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah dalam sektor pelayaran wisata. Mulai dari aspek kelayakan kapal, kesiapan awak kapal, koordinasi antarinstansi, hingga pemahaman pelaku wisata terhadap kondisi di lapangan.

Matheus mengungkapkan, dari hasil diskusi dan lokakarya tersebut, sejumlah langkah strategis berhasil disepakati bersama demi memperkuat sistem keselamatan wisata bahari di Labuan Bajo.

Artikel Stakeholder Labuan Bajo Perkuat Keselamatan Wisata Laut pertama kali tampil pada NTT News.

Menurut politikus yang kerap disapa Marten itu, bahwa kewajiban itu bukan sekadar wacana, melainkan telah diatur secara tegas dalam regulasi nasional, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Angkutan Laut, khususnya Pasal 89 dan Pasal 90 yang mengatur kewajiban perusahaan angkutan laut memiliki kantor cabang atau perwakilan di wilayah operasional tertentu.

Ia menilai, selama ini banyak perusahaan kapal wisata menikmati potensi besar pariwisata Labuan Bajo, menggunakan fasilitas pelabuhan, menjual paket wisata di kawasan Taman Nasional Komodo, hingga meraup keuntungan miliaran rupiah, namun administrasi perusahaan justru berada di luar Manggarai Barat.

“Kalau kapal wisata menjalankan aktivitas usaha secara tetap di Labuan Bajo, memperoleh keuntungan ekonomi di daerah ini, menggunakan fasilitas daerah, memanfaatkan destinasi daerah, maka secara logis dan administratif perusahaan juga harus hadir secara resmi di daerah operasi,” tegas Marten kepada media ini pada Rabu (13/5/2026).

Politisi itu menilai keberadaan kantor cabang di daerah operasi sangat penting karena menyangkut kepastian hukum dan efektivitas pengawasan pemerintah terhadap aktivitas usaha kapal wisata yang terus berkembang di Labuan Bajo.

Menurutnya, kehadiran kantor resmi juga berkaitan langsung dengan perlindungan tenaga kerja lokal, pelayanan terhadap konsumen wisatawan, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum maksimal.

“Jangan hanya aktivitas bisnisnya ada di Labuan Bajo, tetapi seluruh administrasi, pajak, dan keuntungan ekonominya justru mengalir keluar daerah. Daerah ini jangan hanya menjadi tempat mencari uang tanpa ada kontribusi administratif yang jelas,” katanya.

Marthen juga menyoroti lemahnya pengawasan akibat banyak operator kapal wisata yang aktif beroperasi di Manggarai Barat namun legalitas administrasi perusahaannya berada di luar daerah.

Artikel DPRD NasDem Soroti Kapal Wisata “Siluman”, Raup Untung di Labuan Bajo Tapi Kantor di Luar Daerah pertama kali tampil pada NTT News.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Manggarai Barat resmi menetapkan KA (32), pemilik agen travel “Labuan Bajo Top”, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana wisatawan asal Malaysia dan Singapura senilai Rp85.200.000.

Tersangka yang diketahui merupakan warga Rana Mbeling, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur itu kini mendekam di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polres Manggarai Barat sejak Sabtu (09/05/2026).

Kasus ini langsung menyita perhatian publik karena terjadi di tengah upaya pemerintah membangun citra Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia.

Ironisnya, uang wisatawan yang seharusnya digunakan untuk biaya hotel, kapal wisata premium, dan tiket masuk Taman Nasional Komodo (TNK), justru diduga habis dipakai tersangka untuk kepentingan pribadi.

“Pemilik agen travel telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan oleh penyidik sejak kemarin,” tegas Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat, AKP Lufthi Darmawan Aditya, S.T.K., S.I.K., M.H., dalam keterangannya, Minggu (10/5) siang.

Menurut AKP Lufthi, kasus tersebut bermula saat korban berinisial SS (34), seorang karyawan swasta asal Malaysia, mewakili rombongan wisatawan melakukan transaksi paket wisata dengan agen milik tersangka sejak Maret hingga Mei 2026.

Rombongan wisatawan itu telah membayar lunas paket wisata premium untuk perjalanan wisata selama 4 hari 3 malam di Labuan Bajo, termasuk penyewaan kapal wisata MY MOON dan biaya akomodasi hotel serta tiket masuk kawasan Taman Nasional Komodo.

Namun sesampainya di Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo pada Kamis (7/5), para wisatawan justru mendapati kenyataan pahit yang jauh dari kesepakatan awal.

Alih-alih diinapkan di Hotel Flamingo Avia sesuai pemesanan, rombongan malah diarahkan ke hotel lain yang dinilai tidak sesuai dengan paket yang telah dibayar. Di saat bersamaan, pihak operator kapal wisata juga belum dapat memberangkatkan tamu karena pembayaran dari agen travel belum diselesaikan oleh tersangka.

“Korban sudah bayar lunas untuk hotel yang diinginkan, tapi sesampainya di sini korban justru dibawa ke hotel yang tidak sesuai kesepakatan. Terlapor juga sangat sulit dihubungi saat korban butuh kejelasan,” ungkap AKP Lufthi.

Situasi tersebut sempat memicu kepanikan dan kekecewaan para wisatawan asing yang merasa ditelantarkan setelah tiba di destinasi wisata impian mereka.

Unit Wisata Sat Pam Obvit Polres Manggarai Barat kemudian turun tangan melakukan mediasi pada Kamis malam. Namun upaya penyelesaian secara kekeluargaan gagal karena tersangka tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya.
Polisi akhirnya langsung mengamankan KA untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Artikel Agen Travel “Nakal” di Labuan Bajo Dibui, Gelapkan Rp85 Juta Uang Turis Asing untuk Kepentingan Pribadi pertama kali tampil pada NTT News.

Informasi yang dihimpun media ini dari sumber terpercaya menyebutkan, kedua anggota tersebut telah diamankan dan dibawa ke Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) IX/1-1 Ende untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya diduga terlibat dalam penyalahgunaan sekaligus peredaran narkotika.

Subdenpom IX/1-1 Ende sendiri merupakan satuan Polisi Militer yang memiliki wilayah tugas di Pulau Flores, termasuk Kabupaten Manggarai Barat.

Sumber internal yang dikonfirmasi media ini membenarkan bahwa dua anggota tersebut saat ini masih menjalani proses penyelidikan oleh aparat Polisi Militer.

Namun, ia enggan memberikan penjelasan lebih jauh terkait identitas maupun kronologi penangkapan.

“Maaf ade, kami masih penyelidikan. Ada link kah? Jangan kasih masuk nama saya ya ade,” ujar sumber tersebut saat dikonfirmasi media ini pada Rabu malam (6/5/2026).

Dalam percakapan lanjutan, narasumber kembali meminta agar identitasnya dirahasiakan.

“Jangan e ade, dari ade dapat saja. Jangan kasi nama saya ya ade,” tuturnya lagi.

Ia juga menyarankan agar media ini meminta penjelasan resmi langsung kepada pihak Kodim 1630/Manggarai Barat.

Artikel Dua Oknum Anggota Kodim 1630/Manggarai Barat Diduga Terlibat Kasus Narkoba pertama kali tampil pada NTT News.

Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Labuan Bajo bersama Polres Manggarai Barat dan Kantor Bea Cukai berhasil mengamankan sebanyak 112.000 batang rokok ilegal tanpa pita cukai di kawasan Pelabuhan Penyeberangan ASDP Labuan Bajo, Kamis dini hari, 7 Mei 2026.

Pengungkapan kasus tersebut bermula saat personel BKO Pengamanan Pelabuhan Lanal Labuan Bajo melakukan pemeriksaan rutin terhadap kendaraan yang turun dari KMP Cakalang dengan rute Pelabuhan Sape menuju Labuan Bajo.

Dalam pemeriksaan itu, petugas mencurigai satu unit truk box berwarna merah dengan nomor polisi AG 8539 UG milik PT SLA yang membawa berbagai jenis logistik campuran.

Kecurigaan aparat kemudian terbukti setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Petugas menemukan tujuh bal rokok ilegal merek “Helium” tanpa pita cukai yang disembunyikan secara rapi di bagian atas kabin truk untuk mengelabui pemeriksaan petugas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sopir berinisial AH bersama kernet berinisial IS diduga menggunakan modus operandi menyisipkan rokok ilegal di antara barang muatan resmi berupa pakan kucing, sandal, hingga peralatan rumah tangga.

Diketahui, barang ilegal tersebut dikirim dari Lombok dan rencananya akan diedarkan di wilayah Ende, Flores.

Artikel TNI AL Gagalkan Penyelundupan 112 Ribu Batang Rokok Ilegal di Labuan Bajo pertama kali tampil pada NTT News.

Momentum ulang tahun ini menjadi refleksi perjalanan panjang rumah sakit daerah tersebut dalam memberikan pelayanan medis sekaligus meningkatkan kualitas fasilitas dan sumber daya manusia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Komodo, Paulus Ndarung, mengatakan bahwa usia sembilan tahun merupakan perjalanan yang penuh tantangan sekaligus pembelajaran bagi RSUD Komodo untuk terus berkembang menjadi rumah sakit yang profesional, humanis, dan terpercaya.

Menurutnya, sejak berdiri hingga saat ini, RSUD Komodo terus melakukan berbagai pembenahan, baik dari sisi pelayanan, sarana-prasarana, maupun peningkatan kualitas tenaga kesehatan.

“Di usia yang ke-9 ini, kami bersyukur karena RSUD Komodo masih terus dipercaya masyarakat sebagai tempat pelayanan kesehatan. Perjalanan sembilan tahun tentu bukan perjalanan yang mudah, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan mutu pelayanan,” ujar Paulus Ndarung, pada Jumat (8/5/2026).

Ia mengatakan, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting bagi rumah sakit untuk terus berkembang. Karena itu, seluruh jajaran RSUD Komodo berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, ramah, profesional, dan mengutamakan keselamatan pasien.

“Kami sadar masih ada kekurangan di sana-sini, tetapi kami terus melakukan evaluasi dan pembenahan. Prinsip kami adalah bagaimana masyarakat yang datang berobat bisa mendapatkan pelayanan yang baik dan manusiawi,” katanya.

Paulus juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan, dokter, perawat, pegawai, serta pihak-pihak yang selama ini mendukung perkembangan RSUD Komodo.

Ia menilai keberhasilan rumah sakit tidak terlepas dari kerja keras seluruh tim yang terus bekerja melayani masyarakat, bahkan dalam situasi sulit sekalipun.

Artikel HUT ke-9 RSUD Komodo, Paulus Ndarung Tegaskan Komitmen Tingkatkan Pelayanan Kesehatan pertama kali tampil pada NTT News.

Korban diketahui berprofesi sebagai LC atau pemandu lagu yang bertugas mendampingi tamu di tempat hiburan malam. Dalam praktiknya, LC umumnya menemani tamu bernyanyi, mengobrol, serta menciptakan suasana hiburan, termasuk mendampingi konsumsi minuman beralkohol.

Informasi awal mengenai peristiwa ini sempat beredar secara terbatas di kalangan internal sebelum akhirnya diketahui publik. Seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya mengaku menerima kabar tersebut sejak malam kejadian.

“Sudah dengar info kah ada LC di Pub HK meninggal tadi malam di room? Kok belum ada berita naik ya?” ujarnya kepada NTTNews.net, Senin siang (4/5/2026).

Narasumber itu juga menyebut adanya dugaan awal terkait penyebab kematian korban.

“Informasi yang saya dapat itu diduga pakai obat, sehingga menyebabkan serangan jantung tadi malam,” ungkapnya.

Namun demikian, pihak manajemen Le Dupar Labuan Bajo memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Immanuel Zefanya pada Selasa (5/5/2026), manajemen menegaskan bahwa sejumlah informasi yang beredar tidak sesuai dengan fakta.

“Kami menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya almarhumah, yang merupakan bagian dari keluarga besar Le Dupar. Kepergian almarhumah menjadi duka bagi kami semua,” ujarnya.

Manajemen kemudian menjelaskan kronologi kejadian berdasarkan catatan internal. Pada Minggu (3/5/2026) sekitar pukul 17.00 WITA, rekan sekamar korban melaporkan bahwa korban mengalami sesak napas di tempat tinggalnya.

“Menindaklanjuti hal tersebut, kami segera melakukan pengecekan dan memberikan pertolongan awal. Kondisi almarhumah sempat menunjukkan perubahan,” jelasnya.

Namun pada pukul 21.30 WITA, kondisi korban kembali memburuk dengan gejala serupa. Pihak manajemen kemudian mengambil langkah cepat dengan membawa korban ke Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo untuk mendapatkan penanganan medis.

Artikel Kematian LC di Labuan Bajo Picu Polemik, Manajemen Le Dupar Klarifikasi Kronologi pertama kali tampil pada NTT News.

Korban diketahui berprofesi sebagai LC atau pemandu lagu yang bertugas mendampingi tamu di tempat hiburan malam. Dalam praktiknya, LC umumnya menemani tamu bernyanyi, mengobrol, serta menciptakan suasana hiburan, termasuk mendampingi konsumsi minuman beralkohol.

Informasi awal terkait peristiwa ini diperoleh dari narasumber terpercaya yang enggan disebutkan identitasnya.

Ia mengungkapkan bahwa kabar meninggalnya seorang LC di Pub HK sempat beredar di kalangan internal, namun belum banyak diketahui publik.

“Sudah dengar info kah ada LC di Pub HK meninggal tadi malam di room, kok belum ada berita naik yah?” ujarnya kepada NTTNews.net, Senin siang (4/5/2026).

Lebih lanjut, narasumber tersebut menyampaikan dugaan sementara terkait penyebab kematian korban. Berdasarkan informasi yang diterimanya, korban diduga mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi obat-obatan tertentu.

“Informasi yang saya dapat itu diduga pakai obat, sehingga menyebabkan serangan jantung, tadi malam,” ungkapnya.

Artikel LC Karawang Meninggal di THM Labuan Bajo, Penyebabnya Masih Misterius  pertama kali tampil pada NTT News.