Ratusan massa yang terdiri dari pelaku usaha pariwisata, pemandu wisata (guide), operator kapal wisata, pelaku UMKM, hingga masyarakat lokal turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka. Mereka menilai kebijakan pembatasan kuota tersebut tidak hanya merugikan sektor pariwisata, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat Manggarai Barat.

Salah satu orator dalam aksi tersebut, Sergius Tri Dedy, secara tegas menyampaikan penolakannya terhadap kebijakan pembatasan kuota yang dinilai tidak berdasar secara ilmiah maupun empiris.

“Pembatasan kuota 1.000 pengunjung khusus pada area Padar Selatan dengan alasan konservasi bagi kami sangat tidak masuk akal. Alasan tentang penurunan populasi komodo di Pulau Padar akibat tingginya aktivitas wisatawan sangat tidak tepat dan tidak bisa diterima,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa secara historis, Pulau Padar bukan merupakan habitat asli komodo. Keberadaan komodo di pulau tersebut, menurutnya, merupakan hasil migrasi yang dilakukan oleh pihak Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dari Pulau Komodo ke Pulau Padar dengan jumlah yang diperkirakan hanya sekitar 19 ekor.

“Wilayah Pulau Padar dari dulu bukan habitat komodo. Komodo yang ada di sana adalah hasil migrasi yang sengaja dilakukan oleh BTNK. Artinya, alasan penurunan populasi komodo di Pulau Padar menjadi tidak relevan,” tegasnya.

Selain itu, Sergius juga menyoroti alasan kerusakan ekosistem yang dijadikan dasar kebijakan pembatasan. Ia menilai klaim terkait degradasi lingkungan di Padar Selatan tidak memiliki dasar yang kuat.

“Alasan penurunan ekosistem, baik tumbuhan maupun struktur tanah akibat aktivitas wisatawan di Pulau Padar Selatan, juga tidak rasional dan tidak bisa diterima secara empiris. Jalur tracking di Padar Selatan hanya satu dan sudah ada sejak dulu. Kondisi tanah dan vegetasi tidak mengalami perubahan signifikan. Di musim kemarau rumput memang kering, dan di musim hujan kembali hijau seperti biasa,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa persoalan kepadatan wisatawan yang kerap terjadi di titik-titik tertentu seperti viewpoint dan meeting point bukan disebabkan oleh jumlah pengunjung, melainkan oleh lemahnya pengaturan waktu kunjungan.

“Penumpukan di viewpoint dan meeting point itu terjadi karena tidak ada pengaturan waktu yang baik saat wisatawan menikmati pemandangan. Ini masalah manajemen, bukan jumlah pengunjung,” katanya.

Artikel Tri Dedy Mengamuk di Aksi: Kuota Padar Selatan Tidak Masuk Akal dan Mencekik Rakyat! pertama kali tampil pada NTT News.

Pelatihan ini menghadirkan tim teknis dari Periksa.ID sebagai mitra resmi dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi manajemen di RSUD Komodo.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut empat pemateri dari Periksa.ID, yakni Putra Safril, Putra Gemilang, Aghmaelia, dan Halimatus Sa’diyah, serta jajaran pejabat struktural dan fungsional RSUD Komodo.

Dalam sambutannya, Direktur RSUD Komodo menegaskan bahwa penerapan SIM-RS merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh rumah sakit sesuai dengan regulasi pemerintah.

“Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ini bukan lagi sebuah pilihan, tetapi merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan bersama sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegas Paulus Ndarung.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan terintegrasi.

“Melalui sistem ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh proses pelayanan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, tindakan medis hingga pelaporan dapat berjalan secara terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di RSUD Komodo.

“Kegiatan ini adalah langkah strategis bagi kita dalam mempersiapkan SDM yang kompeten. Kita tidak hanya membangun sistem, tetapi juga membangun kesiapan seluruh tenaga kesehatan dalam mengoperasikannya,” jelasnya.

Direktur juga mengajak seluruh peserta untuk aktif selama proses pelatihan berlangsung.

“Saya berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan malu untuk bertanya, karena ini adalah momen penting untuk belajar langsung dari tim yang berpengalaman,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kehadiran langsung tim teknis dari Periksa.ID merupakan kesempatan berharga yang harus dimanfaatkan secara optimal.

“Selama kurang lebih dua minggu ini, kita memiliki kesempatan untuk berdiskusi secara langsung, praktik di lapangan, dan menyelesaikan berbagai kendala yang mungkin selama ini kita hadapi,” lanjutnya.

Dalam arahannya, Direktur juga menyoroti pentingnya penerapan rekam medis elektronik sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan nasional.

“Ke depan, rekam medis elektronik akan menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kita harus siap dan mampu mengimplementasikannya dengan baik,” tegasnya.

Ia berharap implementasi SIM-RS dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Artikel RSUD Komodo Resmi Gelar Onsite Training SIM-RS, Dorong Transformasi Digital Layanan Kesehatan pertama kali tampil pada NTT News.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) tersebut dinilai berpotensi besar mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Para pelaku usaha menilai bahwa pembatasan ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga merembet ke berbagai lini usaha lain yang selama ini bergantung pada kunjungan wisatawan.

Pernyataan sikap resmi melalui press release AWSTAR disampaikan langsung oleh Ketua AWSTAR, Heribertus Bantuk, pada Minggu (12/4). Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa asosiasi yang dipimpinnya bersama aliansi pelaku usaha dan stakeholder pariwisata menyatakan penolakan secara tegas, terbuka, dan tanpa kompromi terhadap kebijakan tersebut.

“Kami menilai kebijakan ini tidak berpihak kepada masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Jika pembatasan ini tetap diberlakukan tanpa solusi yang adil, maka dampaknya akan sangat luas, mulai dari penurunan pendapatan hingga ancaman kehilangan mata pencaharian,” tegas Heribertus Bantuk.

Menurutnya, kebijakan pembatasan seharusnya dibarengi dengan kajian komprehensif dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha lokal.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengambilan kebijakan serta perlunya alternatif solusi yang tidak merugikan masyarakat.

Namun demikian, di tengah berkembangnya rencana aksi penolakan di masyarakat, AWSTAR Labuan Bajo juga mengeluarkan surat edaran resmi sebagai bentuk penegasan sikap organisasi. Melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012398.AH.01.07 Tahun 2019, serta merujuk pada Nomor Surat: 008.028/AWS/LBJ/PKS/01/26, organisasi tersebut menegaskan posisinya terkait keterlibatan dalam kegiatan aksi.

Dalam surat edaran resmi bertajuk Himbauan dan Penegasan Sikap Organisasi Terkait Kegiatan Aksi, AWSTAR menyampaikan bahwa sebagai organisasi resmi dan berbadan hukum, setiap sikap dan keterlibatan dalam suatu kegiatan harus melalui mekanisme internal yang sah, terkoordinasi, dan berdasarkan keputusan bersama.

Artikel Tolak Kuota 1.000 Wisatawan ke TNK, Ketua AWSTAR Peringatkan Anggota pertama kali tampil pada NTT News.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) tersebut dinilai berpotensi besar mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pernyataan sikap resmi melalui press release AWSTAR disampaikan langsung oleh Ketua AWSTAR, Heribertus Bantuk, pada Minggu (12/4).

Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa asosiasi yang dipimpinnya bersama aliansi pelaku usaha dan stakeholder pariwisata menyatakan penolakan secara tegas, terbuka, dan tanpa kompromi terhadap kebijakan tersebut.

“Kami yang tergabung dalam Asosiasi Angkutan Wisata Darat Labuan Bajo (AWSTAR) bersama aliansi wirausaha dan stakeholder pariwisata menyatakan penolakan keras, terbuka, dan tanpa kompromi terhadap kebijakan BTNK yang membatasi jumlah kunjungan wisatawan menjadi 1.000 orang per hari,” tegas Heribertus.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya keliru secara substansi, tetapi juga menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi riil masyarakat yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.

“Kebijakan ini bukan hanya keliru, tetapi juga mencerminkan ketidakpekaan terhadap realitas ekonomi masyarakat lokal serta berpotensi menghancurkan sendi utama penghidupan warga di Manggarai Barat,” lanjutnya.

AWSTAR menilai, pembatasan kuota ini dapat berdampak langsung pada berbagai sektor usaha, mulai dari transportasi darat, jasa kapal wisata, perhotelan, restoran, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ini bukan sekadar kebijakan teknis. Ini adalah ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Pendapatan pelaku usaha akan menurun drastis, lapangan kerja terancam hilang, dan seluruh ekosistem ekonomi yang bergantung pada pariwisata bisa terganggu,” ujar Heribertus.

Lebih jauh, AWSTAR juga menyoroti proses pengambilan kebijakan yang dinilai tidak transparan dan minim pelibatan masyarakat lokal. Mereka menilai keputusan tersebut lahir dari proses yang tertutup dan elitis.

Artikel Ini Bukan Konservasi! AWSTAR Serang Kebijakan Kuota di Taman Nasional Komodo pertama kali tampil pada NTT News.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Daerah Manggarai Barat, Drs. Fransiskus S. Sodo, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Acara diselenggarakan secara hybrid, menggabungkan kehadiran langsung dan daring, dengan melibatkan seluruh Kepala SPPG, yayasan, serta mitra dari wilayah Flores dan Lembata.

Dalam sambutannya, Bupati Edistasius Endi menegaskan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk terus memperkuat koordinasi demi menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis. Ia menyebut program ini sebagai langkah nyata dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan sosial.

“Program ini merupakan jawaban konkret atas cita-cita Presiden untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati memberikan apresiasi terhadap program MBG yang dinilai tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat penerima, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi petani dan peternak lokal melalui kepastian pasar.

“Program ini menjadi solusi komprehensif yang menguntungkan semua pihak, baik dari sisi sosial maupun ekonomi,” tambahnya.

Untuk mendukung implementasi program, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah mengembangkan dua inovasi berbasis digital. Pertama, Aplikasi Natas Harga yang berfungsi memantau harga bahan pangan secara harian oleh tim Dinas Perindagkop. Data yang dihimpun menjadi acuan bagi dapur pelaksana program, sekaligus dilengkapi dengan sistem alarm otomatis untuk mencegah penetapan harga di atas standar.

“Inovasi ini penting untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga bahan pangan,” jelas Bupati.

Kedua, Aplikasi MBG yang difokuskan pada monitoring rantai pasok bahan pangan. Aplikasi ini memungkinkan pemerintah memantau asal-usul bahan makanan, baik dari dalam maupun luar daerah.

Artikel Bupati Edi Tancap Gas Sukseskan MBG: Inovasi Digital hingga Jaminan Halal Jadi Andalan Mabar pertama kali tampil pada NTT News.

Aksi tersebut menyasar tiga institusi sekaligus, yakni Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Manggarai Barat, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dan Kejaksaan Negeri Labuan Bajo. Ketiga lembaga ini dinilai memiliki peran strategis dalam menentukan kejelasan status hukum lahan yang tengah dipersoalkan.

Koordinator aksi, Florianus Surion Adu (Fery Adu), menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap praktik yang diduga sebagai kejahatan agraria yang terstruktur dan sistematis.

“Ini bukan sekadar aksi. Ini adalah upaya menyelamatkan tanah negara dari cengkeraman mafia tanah,” tegasnya.

Dalam orasinya, Fery mengungkap dugaan bahwa penguasaan lahan di Kerangan telah berlangsung sejak 21 Oktober 1991. Tanah tersebut disebut berada dalam kendali ahli waris Beatrix Seran Nggebu bersama pihak keluarga.

Massa aksi juga mengaku mengantongi sejumlah dokumen yang mengarah pada dugaan transaksi ilegal atas tanah berstatus negara. Salah satunya adalah akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di hadapan notaris pada tahun 2014.

Menurut mereka, hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengubah status tanah negara menjadi milik pribadi.

Sorotan tajam turut diarahkan pada putusan perdata Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang dinilai justru menguatkan penguasaan pihak tertentu atas lahan yang diduga milik negara.

“Ini preseden buruk. Tanah negara bisa berpindah tangan seolah-olah sah menjadi milik pribadi,” kritik Fery.

Ia juga menyinggung adanya dugaan praktik kolusi antara penguasa, pengusaha, dan investor dalam kasus tersebut.

Fery turut mengingatkan publik bahwa lahan di Kerangan sebelumnya sempat direncanakan untuk pembangunan sekolah perikanan bagi anak-anak nelayan, yang ditandai dengan seremoni groundbreaking beberapa tahun lalu.

Namun, rencana tersebut kini tak lagi terdengar.

“Tanah itu seharusnya untuk sekolah perikanan. Hari ini, cita-cita rakyat justru terkubur oleh kepentingan segelintir orang,” ujarnya.

Selain lembaga peradilan, kritik juga diarahkan kepada BPN Manggarai Barat yang dinilai belum maksimal dalam menjaga aset negara.

Artikel Rakyat Kepung Aparat, Dugaan Mafia Tanah di Labuan Bajo Makin Terbuka pertama kali tampil pada NTT News.

Peringatan tegas itu disampaikan Bupati Edistasius Endi saat memimpin Apel Kekuatan di halaman Kantor Bupati, Labuan Bajo, Senin (30/03/2026) pagi. Di hadapan Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta ratusan aparatur sipil negara (ASN), ia menekankan pentingnya kepekaan membaca situasi global yang berdampak langsung pada daerah.

“Kalau kita tidak peka terhadap situasi global, maka kita harus siap dengan risiko yang akan kita tanggung,” tegasnya.

Menurut Bupati yang akrab disapa Edi Endi, stabilitas logistik dan keuangan daerah saat ini berada dalam bayang-bayang ketidakpastian dunia. Oleh karena itu, birokrasi dituntut untuk bekerja lebih adaptif, responsif, dan berorientasi hasil.

Ia juga menyoroti efektivitas kerja ASN. Praktik ketidakhadiran tanpa urgensi jelas, seperti pegawai yang justru berada di luar daerah saat memiliki tugas penting, menjadi perhatian serius.

“Jangan sampai ada yang ditugaskan menyelesaikan pekerjaan, tetapi justru berada di luar daerah tanpa alasan yang jelas,” ujarnya.

Fokus terhadap percepatan program di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lanjutnya, menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama menjelang penyusunan laporan strategis seperti Laporan Evaluasi Program Strategis Nasional dan LPPD pada pertengahan tahun.

Dalam arahannya, Bupati Edi Endi menegaskan bahwa perubahan budaya kerja harus dimulai dari penggunaan data yang akurat dan terintegrasi. Ia mengingatkan bahwa era pengambilan keputusan berbasis “perkiraan” sudah tidak relevan.

“Kalau kita tidak menggunakan data, kita akan bablas,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa persoalan utama selama ini bukan pada ketiadaan data, melainkan lemahnya koordinasi antarunit serta kuatnya ego sektoral.

Artikel Krisis Global Mengintai, Bupati Edi Endi Desak ASN Manggarai Barat Berbenah Total pertama kali tampil pada NTT News.

Ia menilai narasi tersebut tidak sesuai dengan fakta dan berpotensi menggiring opini publik.

H menjelaskan bahwa kehadirannya di Polres Manggarai Barat bukan untuk menjalani pemeriksaan intensif, melainkan hanya memenuhi undangan klarifikasi tambahan dari penyidik.

“Saya hanya berada di dalam ruangan sekitar 15 menit, dan pertanyaannya hanya tiga. Jadi kalau disebut ‘keringat dingin’, itu dari mana? Narasi itu sudah keluar dari substansi,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).

Terkait perkara sengketa tanah seluas kurang lebih enam hektare di Muara Nggoer, Desa Golo Mori, H menegaskan bahwa posisinya hanya sebagai saksi.

Ia juga menegaskan sikap kooperatifnya dalam mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan.
H menyayangkan adanya pemberitaan yang dinilai tidak proporsional dan berpotensi merusak reputasinya sebagai pejabat publik.

Kuasa hukum H, Banri Jerry Jacob, S.H, Silvianus Hardu, S.H., M.H, didampingi Sirilus Ladur (Asisten Lawyer), turut memperkuat pernyataan tersebut.

Artikel Status Masih Saksi, Anggota DPRD Mabar Bantah Narasi Negatif Media, Ini Penjelasan Kuasa Hukum pertama kali tampil pada NTT News.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya nyata dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan, khususnya penguatan budaya literasi di tingkat sekolah dasar.

Dalam kegiatan tersebut, total buku yang dibagikan mencapai kurang lebih 1.000 eksemplar. Buku-buku tersebut terdiri dari bahan bacaan untuk siswa serta buku panduan mengajar bagi guru, yang diharapkan dapat menunjang proses pembelajaran sekaligus meningkatkan minat baca peserta didik.

Dalam pernyataannya, Benediktus Nurdin menegaskan bahwa program pembagian buku ini merupakan bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan di Manggarai Barat, terutama dalam menghadapi tantangan rendahnya minat baca di kalangan siswa.

“Hari ini saya bersama istri membagi buku literasi bacaan dan panduan mengajar buat guru di SDK Wae Medu berjumlah kurang lebih 1000 buku. Kami melihat bahwa kebutuhan akan buku bacaan yang berkualitas masih sangat tinggi di sekolah-sekolah, khususnya di tingkat dasar. Karena itu, kami berinisiatif untuk turut membantu memenuhi kebutuhan tersebut,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa literasi merupakan fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul di masa depan.

“Kami percaya bahwa peningkatan literasi adalah kunci utama dalam menciptakan generasi yang cerdas, kritis, dan mampu bersaing. Anak-anak harus dibiasakan membaca sejak dini, dan guru juga perlu didukung dengan bahan ajar yang memadai. Ini bukan hanya soal membagi buku, tetapi bagaimana kita membangun kebiasaan membaca yang berkelanjutan di lingkungan sekolah,” lanjutnya.

Selain itu, Benediktus Nurdin menegaskan komitmennya untuk terus mendorong program serupa agar dapat menjangkau lebih banyak sekolah di Manggarai Barat.

“Ke depan, kegiatan seperti ini tidak berhenti di sini saja. Kami ingin menjangkau lebih banyak sekolah, terutama yang masih kekurangan fasilitas literasi. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar program peningkatan literasi ini bisa berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyempatkan diri berdialog dengan para guru serta meninjau kondisi sarana dan prasarana sekolah guna mengetahui secara langsung kebutuhan yang masih perlu mendapat perhatian.

Sementara itu, Kepala Sekolah SDK Wae Medu, Erwin Pani Yordan, S.Pd menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Ketua DPRD Manggarai Barat beserta istri.

Artikel Gebrakan Literasi! Ketua DPRD Manggarai Barat Bagikan 1.000 Buku di SDK Wae Medu pertama kali tampil pada NTT News.

Ningsi, begitu ia akrab disapa, bukan sekadar polisi biasa. Di balik seragam cokelatnya, ia menyimpan kemahiran komunikasi yang jarang dimiliki: penguasaan tiga bahasa asing sekaligus. Selain bahasa Inggris yang fasih, Polwan kelahiran Kalabahi, Alor tahun 2002 ini juga mampu berkomunikasi dalam bahasa Jerman dan Rusia.

Hebatnya, kemampuan ini ia raih tanpa pernah menginjakkan kaki di lembaga kursus manapun. Ia adalah seorang otodidak sejati.

Minat Ningsi pada bahasa asing tumbuh sejak usia remaja. Sebuah perlombaan story telling saat ia duduk di kelas VIII SMP menjadi pemantiknya.

“Awalnya saya mengikuti perlombaan Story Telling waktu duduk di kelas VIII SMP. Puji Tuhan, saya meraih juara 2. Dari situ saya mulai tertarik untuk terus belajar bahasa asing, khususnya bahasa Inggris,” kenang Bripda Ningsi saat dihubungi, Jumat malam (13/3/2026).

Sejak saat itu, layar ponselnya tak pernah jauh dari kanal YouTube edukasi dan film-film berbahasa asing. Baginya, teknologi adalah jendela kelas yang terbuka lebar.

“Dari menonton, saya merasa cukup mudah memahami kata demi kata maupun pelafalan. Kunci keberhasilannya terletak pada konsistensi dan kebiasaan sehari-hari,” jelas lulusan Bintara Polwan Angkatan 51 tahun 2022 ini.

Penempatan Ningsi di Labuan Bajo seolah menjadi rencana semesta yang tepat. Sebagai ibu kota Manggarai Barat yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia, Labuan Bajo adalah magnet bagi wisatawan mancanegara. Hal ini membawa tantangan tersendiri bagi kepolisian, terutama saat menghadapi kasus hukum yang melibatkan warga asing.

Ningsi mengaku awalnya sempat kewalahan karena aksen wisatawan yang beragam. Namun, ia justru merasa tertantang untuk memperluas kemampuannya ke bahasa Jerman dan Rusia karena meningkatnya kunjungan turis dari kedua negara tersebut.

Artikel Polwan Multitalenta di Balik Gerbang Wisata Super Premium Labuan Bajo pertama kali tampil pada NTT News.