JAKARTA, NTTNEWS.NET – Dewan Pers menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap media yang menggunakan nama atau menyerupai nama lembaga negara tanpa memiliki keterkaitan resmi.
Kebijakan ini diambil untuk mencegah kesalahpahaman publik sekaligus menghindari penyalahgunaan citra institusi negara demi kepentingan tertentu.
Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Dewan Pers, Muhammad Jazuli, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan sejumlah media yang mengadopsi identitas mirip lembaga negara, seperti menggunakan singkatan atau istilah yang identik dengan KPK atau Polri.
“Kami mendapati ada media yang meminjam nama institusi negara. Ini akan kami tertibkan agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat,” tegas Jazuli dalam konferensi pers di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Menurutnya, penggunaan nama lembaga negara oleh media tanpa hubungan resmi berpotensi menimbulkan dampak serius. Masyarakat bisa saja mengira media tersebut merupakan bagian atau perpanjangan tangan dari institusi resmi, padahal kenyataannya tidak demikian.
“Risikonya besar, publik bisa keliru. Apalagi kalau sengaja dibuat mirip untuk mendapatkan keuntungan tertentu,” lanjutnya.
Jazuli menegaskan, tidak ada masalah jika media tersebut memang terafiliasi secara resmi dengan lembaga negara. Ia mencontohkan Polri TV, yang memang dimiliki dan dikelola oleh kepolisian.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
