Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengawasan yang telah bekerja keras melakukan operasi pasar sekaligus sosialisasi kepada masyarakat mengenai ciri-ciri rokok ilegal.
“Kami harap masyarakat juga semakin paham mana rokok legal dan mana yang ilegal. Ini bukan hanya tugas Bea Cukai, tetapi tanggung jawab bersama termasuk aparat penegak hukum dan masyarakat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Syahirul menuturkan bahwa potensi peredaran rokok ilegal di daratan Flores masih cukup merata.
“Dari hasil pemetaan intelijen, hampir semua kabupaten di daratan Flores memiliki potensi peredaran rokok ilegal. Kami terus melakukan pengawasan dan koordinasi dengan aparat di lapangan, termasuk Polres, Satpol PP, dan Lanal, untuk menindaklanjuti setiap temuan,” jelasnya.
Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi juga terus digencarkan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).
“Kegiatan bersama ini penting agar masyarakat menyadari bahwa pemberantasan rokok ilegal adalah tanggung jawab kita semua. Sinergi antara instansi vertikal dan daerah sangat diperlukan,” tegasnya.
Menanggapi kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana membuka peluang legalisasi bagi produsen rokok ilegal agar masuk ke kawasan industri hasil tembakau (KIHT), Syahirul menyatakan pihaknya siap melaksanakan kebijakan tersebut.
“Kami di jajaran Kementerian Keuangan akan tetap melaksanakan arahan pimpinan tertinggi. Menteri Keuangan Pak Purbaya mendorong kebijakan ini untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
