Meski demikian, Frid menegaskan bahwa DPRD Ende harus tetap menjaga independensinya dalam mengawal kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Bupati Tote dan Wabup Domi selama lima tahun ke depan.
“Secara kemitraan antara eksekutif dan legislatif, silakan dibangun. Namun, nalar kritis DPRD Ende harus tetap terawat. Jangan sampai publik justru mencurigai adanya kompromi yang berlebihan antara kedua lembaga ini,” tambahnya.
Lebih lanjut, Frid menyatakan kegelisahan PMKRI Ende terkait potensi dampak buruk dari hubungan terlalu erat antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam hal pengelolaan anggaran yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat.
“Kita berharap, kemitraan boleh saja terjalin, tapi jangan sampai kelewat baper (bawa perasaan). Jika itu terjadi, maka organ kontrol di luar DPRD, seperti masyarakat sipil dan aktivis, akan bekerja lebih keras untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah,” pungkasnya. ** (RL)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
