“Elvis menilai persoalan ini harus dibuka secara terang benderang agar masyarakat tidak bertanya-tanya. Jangan sampai ada kesan bahwa temuan ini sengaja ditutup atau dibiarkan tanpa penyelesaian,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa transparansi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Karena itu, Inspektorat tidak cukup hanya melakukan pemeriksaan secara internal, tetapi juga wajib menyampaikan hasilnya kepada masyarakat secara terbuka.
Menurutnya, keterbukaan informasi akan menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti dugaan persoalan pengelolaan anggaran di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Pansus DPRD Manggarai Timur, lanjut Elvis, juga terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan benar-benar dijalankan.
Ia berharap kasus di DP3AKB menjadi peringatan keras bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur agar lebih disiplin, tertib, dan transparan dalam pengelolaan anggaran daerah.
Kasus dugaan temuan di DP3AKB Manggarai Timur sendiri belakangan menjadi perhatian publik setelah beredar informasi mengenai adanya hasil pemeriksaan Inspektorat dengan nilai temuan yang cukup besar.
Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi terkait rincian hasil audit maupun langkah penyelesaian yang akan dilakukan pemerintah daerah. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
