LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET – Ketua Forum Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (FORMAPP MABAR), Rafael Taher, S.IP., yang akrab disapa Rafael Todowela, menyampaikan apresiasi kepada Ketua DPRD Manggarai Barat, Benediktus Nurdin, atas respons lembaga dewan terhadap persoalan tata kelola sempadan pantai, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang selama ini diperjuangkan FORMAPP Mabar.
“Terima kasih kepada DPRD Manggarai Barat, khususnya Ketua DPRD, Bapak Benediktus Nurdin, atas tanggapannya terhadap aspirasi masyarakat terkait tata kelola pesisir dan pulau-pulau kecil. Kami masyarakat menunggu realisasi komitmen Bapak serta ‘political will’ atau kehendak politik yang baik dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat,” ujar Rafael, kepada media ini pada Selasa malam (11/3).
FORMAPP Mabar meminta DPRD dan Pemerintah Daerah Manggarai Barat untuk segera mengambil tindakan tegas dengan mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak peraturan daerah (Perda). Beberapa langkah yang mereka tuntut antara lain:
1. Menghentikan reklamasi pantai/laut oleh perusahaan komersial Mawatu di Ketentang, Batu Cermin.
2. Menindak praktik tambang pasir ilegal di Rangko, Desa Tanjung Boleng.
3. Membongkar semua dermaga kayu milik perusahaan swasta yang menjulur ke laut, karena menghambat akses masyarakat untuk menikmati pantai.
“Kami mendesak Satpol PP segera bertindak. Hentikan reklamasi pantai oleh perusahaan komersial di Batu Cermin, Rangko, dan daerah lainnya. Jangan biarkan ruang publik yang seharusnya dinikmati masyarakat justru diprivatisasi oleh pengusaha,” tegas Rafael.
FORMAPP Mabar juga meminta DPRD dan Pemda Mabar menggelar rapat paripurna bersama para pengusaha untuk membahas persoalan ini. Mereka mendesak agar:
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
