Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Fraksi PKB siap mengawal penuh implementasi dokumen tersebut dari hulu ke hilir. Mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan program, hingga pengawasan terhadap efektivitas dan dampak nyata di masyarakat.
“Kami akan kawal total. Itu bentuk tanggung jawab politik dan moral kami sebagai wakil rakyat, agar pembangunan yang dilakukan benar-benar adil, merata, dan berpihak pada kepentingan rakyat kecil,” pungkasnya.
Langkah harmonisasi dan evaluasi RPJMD ini menjadi tahapan krusial dalam memastikan seluruh visi-misi pembangunan Kabupaten Manggarai selaras dengan kebijakan nasional maupun provinsi.
Selain itu, proses ini juga menjadi jembatan bagi penyusunan peraturan daerah tentang RPJMD yang berkualitas, legal, dan aplikatif.
Dengan semangat kolaboratif antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sipil, diharapkan RPJMD Kabupaten Manggarai 2025–2029 mampu menjadi peta jalan yang efektif menuju Manggarai yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
