“BNPB di Jakarta menyampaikan bahwa ada dana Rp229 miliar lebih untuk tahap pertama dan tahap kedua bagi para penyintas. Tapi di lapangan, Bupati Kupang Yosef Lede bilang tidak ada lagi bantuan. Pertanyaannya, kalau memang tidak ada, kenapa BPBD masih mengumpulkan berkas-berkas penyintas?” ujar Hendrikus.
Ia menegaskan LP2TRI tidak sedang mencari popularitas, tetapi memperjuangkan hak para korban agar tidak ditipu.
Hendrikus juga menyinggung aksi massa pada 25 Agustus 2025 di kantor BPBD Kabupaten Kupang, di mana ia mengaku diminta aparat untuk membantu meredam kemarahan korban. Namun, menurutnya, Bupati Kupang kemudian mengingkari janjinya.
“Bupati Kupang Yosef Lede sudah berjanji di depan ribuan korban, tapi belakangan malah menyuruh mereka pulang kerja ke kebun. Itu penghinaan. Kalau begitu, apa bedanya dengan pembohong besar?” ucap Hendrikus dengan nada keras.
LP2TRI menegaskan akan terus memperjuangkan keadilan bagi korban. Mereka berencana menggelar aksi besar di Kantor Bupati Kupang pada Senin, 1 September 2025, pukul 10.00 WITA untuk menagih janji pemerintah daerah.
“Senin nanti, semua korban badai Seroja kumpul di kantor bupati. Kami akan menunggu sampai pembayaran dilakukan dan nama-nama penerima bantuan diumumkan secara terbuka. Kalau tidak, Bupati Yosef Lede dan BPBD harus mundur dari jabatannya,” kata Hendrikus.
Ia juga mengaku LP2TRI sudah melaporkan dugaan penyimpangan ini ke KPK, Kejaksaan, Mabes Polri, Polda NTT, hingga Polres Kupang.
“Kalau semua pihak diam, maka rakyat harus bersatu. Ingat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kami siap berjuang sampai titik darah penghabisan, demi keadilan bagi ribuan korban badai Seroja,” pungkasnya. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
