“Prinsipnya, setiap laporan masyarakat akan kami tindak lanjuti secara profesional. Jika nantinya ditemukan indikasi pelanggaran hukum, tentu akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan NTTNews.net, proyek penyediaan air minum bersih di Desa Ladur kembali menuai sorotan setelah muncul perbedaan keterangan antara Kepala Dinas PUPR Kabupaten Manggarai, anggota DPRD Kabupaten Manggarai, dan masyarakat setempat.
Perbedaan informasi tersebut mencuat dalam wawancara yang dilakukan NTTNews.net di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Manggarai pada Senin (8/6/2026). Masing-masing pihak menyampaikan keterangan yang berbeda terkait kondisi dan efektivitas proyek yang telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah tersebut.
Masyarakat mengeluhkan bahwa manfaat proyek belum dirasakan secara maksimal, sementara muncul pula perbedaan klaim mengenai kapan terakhir kali aliran air dari sistem tersebut benar-benar berfungsi normal.
Situasi ini memicu pertanyaan publik terkait efektivitas penggunaan anggaran negara dalam proyek tersebut. Dengan adanya perhatian dari Kejaksaan Negeri Manggarai, masyarakat kini menanti langkah konkret untuk memastikan proyek yang dibiayai uang rakyat itu benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan awal pembangunan.
Penelusuran dan pendalaman yang akan dilakukan Kejaksaan diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat sekaligus memberikan kepastian terhadap dugaan adanya potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek air bersih Desa Ladur. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
