Maria juga menekankan pentingnya pengembangan MPP ke depan.
“Kami berharap ada penambahan bangunan agar bisa menampung lebih banyak gerai layanan. Selain itu, kami juga ingin meningkatkan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami layanan yang tersedia,” tuturnya.
24 Instansi dan 370 Jenis Layanan Tersedia di MPP Manggarai Barat
Saat ini, 24 instansi telah terintegrasi dalam MPP Manggarai Barat, dengan total 370 jenis layanan. Beberapa layanan yang tersedia di antaranya:
✅ Dinas Dukcapil: Pembuatan e-KTP, konsultasi administrasi kependudukan
✅ DPMPTSP: Layanan perizinan berbasis OSS dan layanan SiCANTIK
✅ Bapenda: Retribusi daerah dan periklanan
✅ KPP Pratama: Pendaftaran NPWP, aktivasi e-FIN, pembuatan kode billing, asistensi layanan mandiri
✅ BPJS Kesehatan & BPJS Ketenagakerjaan: Layanan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan
✅ Dinas Kesehatan: Perizinan sektor kesehatan, surat izin praktik dokter/perawat, sertifikat laik higiene sanitasi
✅ Dinas Perhubungan: Perizinan sektor transportasi dan rekomendasi Andalalin
✅ Dinas Perdagangan & Perindustrian: Legalitas usaha industri kecil & menengah, izin distributor pupuk
✅ Dinas Pendidikan: Penerbitan NPSN, izin satuan pendidikan, pengurusan Kartu Indonesia Pintar
✅ Dinas Pariwisata: Perizinan usaha sektor pariwisata
✅ Dinas Peternakan: Surat keterangan kesehatan hewan, rekomendasi usaha peternakan
✅ Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan: Perizinan usaha sektor ketahanan pangan dan perikanan
✅ Kantor Agama: Konsultasi sertifikat halal, perizinan rumah ibadah, rekomendasi haji & umrah
✅ Kantor Pertanahan: Layanan pra-sertifikat elektronik, konsultasi pertanahan
✅ Perumda Air Minum Wae Mbeliling: Pembayaran dan layanan pelanggan
✅ UPTD Pendapatan Daerah: Pengesahan pajak kendaraan, mutasi kendaraan, pengurusan STNK duplikat
Maria menuturkan bahwa ke depannya MPP akan memperluas jangkauan layanan hingga ke tingkat kecamatan.
“Kami berharap layanan ini bisa hadir di kecamatan. Jadi, ketika ada sosialisasi perizinan usaha, masyarakat juga bisa mengurus hal lain seperti BPJS, sertifikat halal, pajak kendaraan, hingga pemutakhiran data kependudukan secara langsung,” jelasnya.
Namun, ia juga mengakui bahwa saat ini belum ada alokasi anggaran untuk pengembangan tersebut.
“Tahun ini memang belum ada pembiayaan khusus untuk ekspansi ke kecamatan, tapi kami akan terus berdiskusi untuk mencari solusinya,” tutupnya. “*
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
