LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET – Di tengah penantian masyarakat Manggarai Barat untuk memilih pemimpin di daerah tersebut, narasi dan propaganda politik berseliweran di berbagai platform media sosial dan tak jarang juga terdengar di panggung kampanye. Yang paling umum muncul adalah menyerang lawan dan agungkan jagoan.
Dalam situasi politik, fenomena ini dianggap lumrah karna sama-sama mencari celah agar lawan kalah, dan cari peluang agar sang jagoan menang. Dalam kenyataan, Kandidat incumbent lebih sering diserang, ini beralasan karena penyerang ambil posisi sebagai pihak yang berhak karna mengevaluasi kinerja pemimpin, namun tak jarang materi menyerang kebanyakan mengarang.
Di Manggarai Barat, menyerang tipe mengarang ini paling banyak muncul, sebab satu dari dua kandidat yang bertarung di pilkada Manggarai Barat 27 November 2024 mendatang adalah kandidat incumbent yaitu pasangan Edistasius Endi dan dr. Yulianus Weng.
Serangan terhadap kandidat ini begitu garang, bringas dan ganas, namun sayang tidak berdampak terhadap arah politik pemilih, sebab justru masyarakat memaknai serangan itu selain ngarang, juga karena prestasi Pa Edi dan dr.Weng selama memimpin sangatlah besar.
Situasi ini lebih mudah dimengerti dengan ilustrasi berikut, saat jika pak Edi berjalan di atas air, orang menilai bahwa itu terjadi karena pa Edi tidak bisa berenang, saat pak Edi terbang, orang menilai bahwa itu terjadi karna pa Edi tidak bisa berjalan. Demikianlah dalam politik, persis terjadi di Manggarai Barat, prestasi yang diraih Manggarai Barat di tangan Edi-Weng bukan menjadi konsen untuk dinilai, tetapi lebih konsen pada skenario tertentu untuk menyerang meski mengarang.
Dianggap ngarang, karena semua arah yang disasar dengan kritikan, tuduhan, bahkan fitnah sekalipun itu, sudah terjawab dengan kenyataan yang terlihat dari kinerja nyatanya di lapangan.
Edi Endi, adalah pemimpin yang ramah dalam bertingkah, tapi keras dalam berprinsip. Itulah alasan tulisan ini berjudul, Bupati keras kepala itu bernama Edi Endi.
Di awal kepemimpinannya, Edi Endi dihadapkan dengan berbagai reaksi protes dan gejolak yang cukup besar atas beberapa kebijakannya, sebut saja pemecatan TKD dan melakukan pinjaman daerah. Kebijakan ini sontak mendapat protes dan kritik keras dari berbagai kalangan, namun Edi Endi tetap teguh dalam keputusan yang diambil. Tidak gentar dan tidak goyah sedikitpun dalam mempertahankan kebijakannya, dengan alasan efisiensi anggaran dan efektivitas kinerja, pemerintah punya kewajiban melakukan evaluasi kinerja dan kompetensi pegawai, pun juga karena peraturan pemerintah mengamanatkan demikian, yaitu memangkas jenis pegawai dalam pemerintah menjadi hanya ada dua yaitu ASN dan PPPK.
Bagi Pak Edi selama ada di jalur yang benar, keputusan tetaplah keputusan, apapun situasinya, jika alasan dan tujuan sangat memadai maka harus dijalankan. Menghadapi kenyataan keuangan daerah yang tidak memungkinkan untuk genjot infrastruktur vital di Manggarai Barat dalam menunjang aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, Edi Endi melakukan terobosan dengan meminjam, pilihan sangat rasional mengingat saat ia memulai menjalankan roda pemerintahan di Manggarai Barat, jalan yang masuk kategori baik di Manggarai Barat kurang dari 40 %.
Bagi Edi Endi, keterhubungan tidak bisa ditunda, mengingat arus ekonomi masyarakat tentu tidak bergerak jika infrastruktur jalan dan jembatan jadi penghambat, ini mempersulit hasil-hasil produksi petani mengisi ruang pasar di kota, dan sebaliknya produk pabrikan masuk desa juga terhambat. Maka menjawabi kenyataan ini, Edi Endi memutuskan melakukan pinjaman, sebagaimana peruntukannya, pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas mengingat persentase kerusakan jalan Manggarai Barat saat itu berkisar lebih dari 60 %.
Tentang ini banyak yang memberi catatan kritis terhadap pak Edi sebagai pembuat kebijakan, selain dianggap sebagai langkah yang ekstrim, juga banyak yang meragukan kemampuan daerah untuk membayar. Di tengah psimisme dan kritik ini, Edi Endi tetap berjalan lurus seturut niat baiknya untuk akselerasi pembangunan daerah.
Langkah lain yang diterjang kuat oleh pemerintah Edi-Weng adalah melawan kerasnya permainan elite luar di kota labuan bajo. Dituduh pro cukong dan antek-antek investor dan kontraktor, namun pa Edilah satu-satunya bupati Manggarai Barat yang tidak gentar mendata semua badan usaha yang beroperasi di labuan bajo namun belum terdaftar sebagai objek pajak untuk dimasukkan dalam daftar objek pajak, Membuat perda tentang retribusi daerah, yang beberapa kali gagal, namun pak Edi tetap berjuang hingga barang itu jadi. Semua ini sulit, karna disinyalir beberapa tempat-tempat usaha yang tak tersentuh objek pajak, merupakan milik atau saham dari orang-orang berpengaruh di republik ini. Serta perda yang digagas dinilai berdampak terhadap kepentingan bisnis elit-elit tertentu yang bergerak dalam gelap di gegap gempitanya labuan bajo sebagai kota Pariwisata Super Premium.
Maka yang terjadi sekarang ini adalah yang menghendaki Pa Edi Lengser dari kursi nomor satu di Mabar adalah mereka- mereka yang bergelantungan kepentingan bisnis dan mafianya di kota Super Premium itu, tapi tak berdaya menghadapi aturan dan kebijakan bupati Edi, hilang arah menghadapi tegasnya pak Edi menegakkan aturan dan kebijakan.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
