PMKRI Ende: Ranperda PD Pasar Bukan Solusi di Tengah Krisis Fiskal
Secara terpisah, Ketua PMKRI Cabang Ende, Daniel Sakut Turot, memberikan apresiasi atas langkah Bapemperda DPRD Ende yang menolak Ranperda PD Pasar.
Ia menilai keputusan tersebut tepat di tengah kondisi keuangan daerah yang sedang menurun.
“Di tengah merosotnya fiskal, pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Benediktus Tote Badeoda jangan memaksakan rencana strategis yang tidak logis jika dikaitkan dengan kemampuan fiskal daerah,” ujar Daniel, Kamis (23/10/2025).
Menurut Daniel, jika Ranperda PD Pasar tetap dipaksakan, maka program-program prioritas lain yang bersifat mandatory (wajib dan mendesak) justru akan terhambat.
Ia mencontohkan tiga program penting yang seharusnya didahulukan pemerintah: penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Sekolah Rakyat (SR), dan Dapur MBG.
“TPA menjadi masalah kronis yang harus segera ditangani. Artinya, TPA jauh lebih penting daripada Ranperda PD Pasar,” tegas Daniel.
Lebih lanjut, PMKRI juga mendesak Pemkab Ende agar segera menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat, agar daerah bisa menangkap peluang program pendidikan nasional.
“Bupati Ende wajib menyiapkan lahan agar program Sekolah Rakyat bisa dijalankan. Karena masih banyak anak-anak di Ende yang belum mendapat akses pendidikan,” ujarnya.
Terkait program Dapur MBG, Daniel menilai Pemkab Ende belum menunjukkan keseriusan.
“Selama Bupati Benediktus memimpin, belum ada satu pun Dapur MBG yang terealisasi. Ini bukti lemahnya kreativitas pemerintah daerah dalam menangkap program nasional era Prabowo–Gibran,” tutur Daniel menutup pernyataannya. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
