“Penataan ruang tentu saja sangat penting karena menentukan bagaimana suatu wilayah tumbuh, berfungsi, dan memberikan kualitas hidup bagi masyarakat. Kami terus mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam proses perencanaan hingga pengawasan tata ruang,” tegasnya.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, perwakilan dari Pemerintah Provinsi NTT, serta anggota Komite I DPD RI yang melakukan pengawasan langsung di daerah.
Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka untuk mengidentifikasi tantangan sekaligus mencari solusi terbaik dalam implementasi tata ruang, terutama di daerah yang berkembang pesat seperti Labuan Bajo yang kini menjadi destinasi pariwisata super prioritas nasional.
Dengan adanya pengawasan bersama ini, diharapkan pembangunan di Manggarai Barat tetap berjalan sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan, serta mengedepankan asas keadilan, keberlanjutan, dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
