“Siswa menjadi korban ketertinggalan materi pelajaran karena gurunya lebih sibuk mengurus pengawasan pemilu,” tandasnya.
Di samping pelanggaran hukum, Lorens menganggap kasus ini sebagai pelanggaran terhadap asas-asas pemilu dan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu, yang melibatkan mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, dan efisien.
Lorens mengklaim mendapatkan informasi terkait dugaan pelanggaran ini dari masyarakat, termasuk keluhan dari beberapa orang tua murid yang merasa dirugikan.
“Saya kasihan, siswanya jadi korban ketertinggalan materi pelajaran di sekolahnya karena gurunya lebih sibuk dalam mengurus pengawasan pemilu,” ucap Lorens.
Ancaman lebih lanjut muncul ketika Lorens menyatakan niatnya untuk melakukan aksi demonstrasi di Kantor Bawaslu dan melaporkan masalah ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP-RI) di Jakarta jika tidak ada tindakan segera.
Hingga berita ini diterbitkan, media NTTNews.net telah mengkonfirmasi kepada Ketua Bawaslu Mabar, Maria M.S. Seriang, melalui WhatsApp pada Selasa (26/12) malam, tidak memberikan jawaban. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
