KUPANG | NTTNEWS.NET – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan penyidikan secara profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam menangani perkara-perkara yang berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan mekanisme Gelar Perkara Khusus (eksternal) yang berujung pada rekomendasi penghentian proses penyidikan (SP3) terhadap perkara dugaan pemalsuan surat yang melibatkan dua tersangka berinisial Sakarudin dan Hasanudin anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Pol Sigit Haryono, S.I.K., menjelaskan bahwa perkara ini bermula dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/13/2026/Polres Mabar tertanggal 21 Januari 2026.
Dalam laporan tersebut, Sakarudin dan Hasanudin dituduh melakukan pemalsuan surat keberatan yang ditujukan kepada notaris untuk menunda (pending) proses Akta Jual Beli (AJB) atas dua bidang tanah milik pelapor.
“Perkara ini telah melalui proses gelar perkara khusus secara komprehensif dengan melibatkan unsur pengawasan internal serta para ahli. Dari hasil pembahasan, disimpulkan bahwa perkara ini tidak memenuhi unsur pidana yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan lebih lanjut,” tegas Kombes Pol Sigit Haryono.
Ia menjelaskan, surat keberatan yang dipersoalkan sebenarnya dibuat oleh pihak terlapor sebagai bagian dari upaya memperjuangkan hak-hak tanah masyarakat adat yang mereka wakili.
Namun, penetapan status tersangka terhadap keduanya kemudian memicu permohonan perlindungan hukum ke Polda NTT karena dinilai berpotensi sebagai bentuk kriminalisasi terhadap tindakan administratif.
“Pendekatan yang kami gunakan tidak hanya normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan restoratif. Dalam hal ini, penyelesaian yang mengedepankan musyawarah dan pemulihan hubungan menjadi pertimbangan utama,” lanjutnya.
Gelar perkara khusus tersebut dilaksanakan dalam dua tahap, yakni pada 6 April dan 28 April 2026, dengan melibatkan berbagai unsur internal seperti Bidang Hukum (Bidkum), Profesi dan Pengamanan (Propam), Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), serta menghadirkan ahli pidana dan ahli notaris untuk memberikan pandangan objektif.
Hasilnya, seluruh peserta gelar perkara sepakat merekomendasikan penghentian penyidikan karena dinilai tidak terdapat cukup bukti untuk melanjutkan perkara ke tahap berikutnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
