Bagi panitia, Wakapolda minta agar melaksanakan proses dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (Betah), clear and clean serta menghindari KKN.
“Berdayakan tim konseling dalam setiap tahapan bagi peserta yang tidak memenuhi syarat,” pesan Wakapolda NTT.
Kepada pengawas internal dari Itwasda dan Bidpropam serta pengawas eksternal dari pihak luar kepolisian agar pelaksanaan seleksi diawasi dengan ketat sesuai aturan yang ada.
Wakapolda juga memotivasi para peserta dengan menceritakan pengalaman masuk Akpol hingga Tes Sespimti Polri.
“Saya anak petani. Masuk Akpol pada tahun 1989 dan tamat tahun 1992, ikut PTIK, Sespim hingga Sespimti Polri tidak pakai uang dan tanpa KKN,” ujar Wakapolda NTT.
Diharapkan proses seleksi ini mendapatkan calon anggota Polri yang unggul dan bermoral sesuai aspek Presisi Polri.
Hingga saat ini tercatat 73 orang peserta tes Akpol terdiri dari 68 orang pria dan 5 orang wanita.
Ada 1.301 orang peserta bintara polisi tugas umum (PTU) yakni 1.117 orang pria dan 184 orang wanita.
Bintara Kompetisi Khusus (Bakomsus) tenaga Kesehatan (Nakes) sebanyak 6 orang yakni 3 orang pria dan 3 orang wanita.
Bakomsus Hukum 6 orang terdiri dari 5 orang pria dan 1 orang wanita. Bakomsus Kehumasan 21 orang yakni 20 orang pria dan 1 orang wanita.
Selanjutnya Bakomsus Pariwisata 3 orang pria dan Tamtama sebanyak 227 orang pria.
Para peserta akan mengikuti tahapan seleksi mulai dari pemeriksaan administrasi awal, pemeriksaan kesehatan I, CAT psikologi, CAT akademik, uji akademik Bakomsus, EKG Akpol, assesment, ujian jasmani, Pemeriksaan kesehatan II, PMK dan pemeriksaan Psikologi tahap II, Rikmin akhir dan supervisi Mabes Polri.
Seluruh rangkaian seleksi dipusatkan di Pitoby sport center, Kota Kupang. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
