“Kami tanya ke BPN, BPN bilang sedang proses, tanya ke BWS mereka bilang kami menanti hasil peta bidang dari BPN. Sejak saat itu sekarang kita memasuki 2025 masalah ini belum dapat diselesaikan,” tambahnya.
Haji Sulaiman Yusuf (63), yang juga merupakan pemilik lahan di embung itu mengaku sebelum lahanya diserahkan ke pemerintah, lokasi itu satu-satunya tempat pemeliharaan sapi dan kerbau milik mereka.
“Supaya bapak tau embung ini lumbung ternak sapi, kerbau dan kandang, ini merupakan penghasilan kami untuk pendidikan, pembagunan dan kebutuhan lainnya,” kata dia dan menyebut dengan adanya pembangunan itu mereka paham karena berkaitan dengan kepentingan umum.
Kini ternak sapi milik Yusuf terlantar karena ketiadaan tempat untuk pemeliharaan, pada hal ternak itu satu-satu sumber kebutuhan untuk menghidupi keluarga.
Hal yang paling mengecekan, kata Yusuf, apa yang dijanjikan dari awal oleh pemerintah tidak terbayar hingga sekarang.
“Seolah-olah mereka membunuh kami masyarakat. Saya merasa perihatin bahwa mereka ini saya lihat saling lempar kesalahan antara BPN dan BWS. Tapi tidak memikirkan bagiamana keadaan masyarakat yang 17 orang kali 3-4 satu keluarga berarti 56 orang mereka terlantarkan. Apakah tidak berprikemanusiaan kalau seandainya mereka berada di posisi kami,” kesalnya.
Yusuf menilai pemerintah tidak adil dengan kondisi mereka. Pada hal awal-awalnya pemerintah bedjanji manis akan melunasi pembayaran sebelum Asean Summit.
Ia berharap BPN segera mengeluarkan peta bidang agar BWS bisa melakukan pembayaran terhadap ganti rugi lahan milik mereka.
“Semoga yang memegang kebijakan merasa perihatin dan sesuai dengan dasar negara amanat dari Pancasila. Mereka saling lempar kesalahan tapi tidak merasakan apa yang kami rasakan. Banyak anak-anak kami yang terlantar, harapan kami seperti sapi, kerbau kan sudah tidak teratur sudah sekarang. Semoga BPN punya rasa perihatin terhadap kami,” harapnya.
Sementara itu, Idris yang memiliki lahan seluas 4 hektar di lokasi itu mengaku kesal, lantaran berbagai proses telah mereka lewati untuk proyek embung itu, namun hingga kini belum ada kejelasan terkait pembayaran ganti rugi.
“Padahal kemarin sebelum embung ini jadi kita pertarukan untuk kita punya keturunan anak cucu. Setelah jadi malah saya posisi beban, saya berutanglah, saya punya anak sampai sekarang di Jogja sana tidak tau dananya darimana,” ujar dia.
Idris tak berdaya dimana uang talangan yang sudah diterimanya sudah terpakai untuk membeli tanah lagi karena untuk ganti tanah yang menjadi tempat embung tersebut.
“Ternyata tanah yang kita ambil belum habis bayar muncul tidak dibayar lunas, sampai sekarang gantung. Makanya posisi saya sekarang berutang 2 miliar karena dua lokasi yang saya beli,” ungkapnya dengan nada sedih.
Dirinya berharap kepada pemerintah segera membayar uang ganti rugi lahan miliknya agar tidak membuat beban masyarakat.
“Kami berharap bayarlah tanah kami ini supaya kami tidak punya beban. Saya rasa pemerintah tidak adil dan tidak bertanggungjawab, karena ini dari awal perintah Presiden, perintah Menteri PUPR dan BWS. Awal-awal bicaranya bagus, sehingga kami juga dengan perasaan legah tapi buktinya sampai hari ini hasilnya tidak sesuai” kesalnya.
Telan Anggaran 29 Miliar, Tapi Tidak Terawat
Proyek Embung yang menghabiskan anggaran Rp29,65 miliar ini terkesan mubazir. Proyek ini dibangun pada tahun 2022 dengan anggaran bersumber dari APBN dikerjakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PT Brantas Abipraya sebagai kontraktor pelaksana.
Embung Anak Munting dibangun di atas lahan seluas 15,052 hektar. Embung ini mampu menampung debit air hingga 150.000 meter kubik dengan luas genangan 4,50 hektar.
Embung itu diklaim salah satu bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Labuan Bajo.
Selasa 5 Desember 2023 lalu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menanam pohon bersama masyarakat dan pelajar di Embung Anak Munting.
Turut mendampingi Jokowi kala itu yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake, dan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.
Pantauan media ini di lokasi, Minggu (27/4/2025) kini kondisi fasilitas embung yang dibangun di wilayah Desa Warloka, Kecamatan Komodo itu, sudah dipenuhi semak belukar dan tidak terawat.
Pintu masuk sudah dipagar dengan kayu, kawat duri dan sebuah papan triplek berukuran 2×1 meter bertuliskan, ‘Dilarang Masuk dan Mancing di Area Embung’ dan dibawahnya menerangkan kalimat bertuliskan ‘Pemilik Lahan’.
Warga mengaku pemagaran itu demi keamanan fasilitas didalamnya agar tidak rusak. Apalagi embung itu belum dibuka untuk tempat wisata.
Tampak fasilitas terbuka seperti 4 unit pendopo gazebo ukuran besar dan 2 unit ukuran kecil di pinggir danau dikerumuni rumput liar. Selain itu, satu pos penjaga, gapura dan puluhan tempat duduk tampak tak terawat.
Tak hanya itu, jalan yang dibangun menggunakan pafing blok telah ditumbuhi rumput liar, bangunan yang mulai kusam hingga beberapa titik jalan mulai rusak dan berlubang. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
